Pemindahan Ibu Kota: Presiden Minta Kajian Lebih Detail

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen, saat ini pilihan pemindahan ibu kota sudah semakin mengerucut. Juga sudah jelas ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan.

“Provinsinya di mana, ini yang harus didetailkan lagi,” kata Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8) siang, seperti dilansir situs setkab.go.id.

Menurut Presiden, banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas dan Kementerian PUPR, baik itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, maupun Kalimantan Selatan. Ia pun berjanji akan segera memutuskan setelah dipaparkan secara detail.

Tetapi, Presiden mengingatkan, kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan baik itu banjir, baik itu gempa bumi, kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk di dalamnya ketersediaan air, lahan, infrastruktur, kajian yang berkaitan dengan keekonomian, dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan keamanan, semuanya harus dilihat lebih detail lagi. Dengan demikian, keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan bangsa.

Presiden menambahkan, nanti akan memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara.

“Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara,” Presiden menegaskan.

Untuk itu, Presiden juga meminta agar mempelajari pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota, “Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan, sehingga lebih bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa diadopsi ya kita adopsi, yang bisa diadaptasi kita ambil.”

Terakhir, Presiden meminta agar mulai menyiapkan mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya. Yang paling penting adalah payung hukum, regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menhut Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menkominfo Rudiantara, dan Mendikbud Muhadjir Effendy.