Pemotretan Udara untuk Mendukung Poros Maritim

SATUHARAPAN.COM – Dalam sebuah pertempuran, pengintaian adalah unsur yang sangat strategis. Bahkan Sun Tzu, seorang ahli perang dari China berabad-abad lalu juga telah menyadarinya. Berkembangnya teknologi membuat unsur pengintaian saat ini sudah sangat maju. Pesawat udara sudah biasa dijadikan sarana pengintaian yang sering disebut pengintaian udara. Bagaimana saat masa damai?

Dalam kondisi tidak perang, unsur pengintaian udara dijadikan unsur pemotretan udara yang banyak digunakan untuk berbagai kepentingan, baik sipil maupun militer. Pemotretan udara dengan pesawat terbang sendiri sejatinya baru dilakukan pertama kali pada tahun 1909 pada saat Wright bersaudara melakukan  penerbangan eksibisi di Italia dimana penumpangnya memotret sebuah pangkalan militer di dekat kota Roma.

Eksploitasi pemotretan udara terjadi pada  saat Perang Dunia I pada tahun 1914-1918 karena pihak  militer menyadari betapa pentingnya foto udara hasil pengintaian sebagai data intelijen yang bersifat strategis. Itulah sebabnya kemudian dikembangkan pesawat-pesawat pengintai yang dilengkapi dengan kamera-kamera udara. Pasca Perang Dunia I, pemotretan udara terus berkembang  baik untuk kepentingan pengintaian dan survei pemetaan topografi militer maupun kepentingan survei pemetaan sipil dalam rangka  pembangunan  berbagai  proyek.

Pemotretan Udara di Indonesia

Di Indonesia, kegiatan pemotretan udara dimulai  sejak  tahun 1939 sebagai tugas dari Dinas Topografi Angkatan Darat Pemerintah Kolonial Belanda untuk membuat peta topografi  daerah Hindia Belanda yang dilaksanakan oleh Photo Verkening Afdeling (PVA) atau  Militaire Luchvaart (ML). Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda, maka pada tahun 1949 kekuatan ML dihibahkan kepada AURI. Selanjutnya, berdasarkan  Surat  Keputusan Pimpinan Angkatan Udara  pada tahun  1950, organisasi  yang menangani kegiatan pemotretan udara diberi nama Jawatan Photo Mapping AURI

Setelah melalui berbagai perubahan sesuai perkembangan yang ada, pada tahun 1984  berdasarkan Skep Pangab Nomor : Kep/10/14/1984, terbentuklah Dinas Survei dan  Pemotretan Udara TNI AU ( Dissurpotrudau)  dan  berlaku hingga  sekarang. Saat ini kantor Dissurpotrudau  berada di kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Dissurpotrudau Saat Ini

Dissurpotrudau memiliki tugas pokok dan fungsi yang diemban yaitu menyelenggarakan fungsi pembinaan pemotretan udara dan penginderaan jauh meliputi perencanaan, pengolahan sistem, operasi dan latihan serta proses hasil rekaman, Sesuai dengan itu, Dissurpotrudau pun menghadapi tuntutan untuk dapat mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI maupun pembangunan nasional. Untuk itu Dissurpotrudau dilengkapi kemampuan :

1.Pemotretan udara. Ini adalah  kemampuan untuk menyediakan data suatu wilayah dalam bentuk foto udara baik vertikal maupun oblique dalam rangka menunjang kegiatan latihan, operasi maupun untuk kepentingan pembangunan nasional. Dalam mendukung kemampuan ini, Dissurpotrudau juga didukung kemampuan laboratorium foto yang dapat bersifat mobile guna memproses dan mencetak foto udara. Penyajian data foto udara didukung oleh kemampuan interpretasi foto guna menafsirkan penampakan obyek untuk  diolah  menjadi informasi intelijen yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan operasi.

2.Penginderaan jauh (inderaja). Kemajuan teknologi   bidang  penginderaan  jauh  telah membawa  kemudahan  dalam  perolehan dan inventarisasi data permukaan bumi melalui sistem perekaman satelit dalam bentuk digital. Perkembangan yang terjadi  meliputi aspek sensor, wahana atau kendaraan pembawa sensor, serta keragaman  citra  yang  tersedia  termasuk  area cakupan dan ketersediaannya. Selain itu,perkembangan juga terjadi pada software pengolah data citra dan basis data. Kemampuan Dissurpotrudau dalam  memanfaatkan  teknologi  inderaja  pada  saat  ini adalah mampu mengolah data citra satelit dari Landsat, SPOT, Ikonos atau Quick Bird.  Kemampuan tersebut  diharapkan  dapat  menunjang dalam penyediaan  data/informasi guna mendukung kepentingan militer maupun pembangunan nasional.  

3.Sistem Informasi Geografi. Ini adalah seperangkat sistem yang berbasis komputer untuk menyimpan dan merekayasa data rujukan kebumian. Sistem Informasi Geografi merupakan sistem informasi yang dihasilkan dari pengolahan basis data spatial maupun non spatial yang tersimpan dalam format digital dengan jumlah besar yang dapat diambil kembali secara cepat.  Aplikasi kemampuan sistem informasi geografi saat ini adalah dalam membuat dan merevisi peta udara serta pembuatan informasi obyek vital.

Dengan segala yang dimilikinya baik peralatan maupun sumber daya manusia, Dissurpotrudau mempunyai kemampuan untuk mendukung pengamanan wilayah serta pembangunan nasional termasuk jargon Poros Maritim yang sedang digalakkan pemerintah. Bagaimana kaitannya?

Wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah wilayah sangat luas. Dan hebatnya, alur pelayaran dunia harus melalui jalur Indonesia. Dan ini akan menjadi pendekatan diplomasi terkait dengan peran strategis Indonesia dalam tatanan geopolitik dunia. Dari sisi ekonomi, potensi kemaritiman yang bisa direguk Indonesia bisa mencapai Rp.500 triliun. Sebuah angka yang cukup fantastis. Namun sayang hal itu belum bisa dicapai karena belum dikelola secara optimal.

Pemerintah dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk mencapainya. Pembangunan berbagai  infrastruktur kelautan dan pengembangan sumber daya manusia didukung investasi yang memadai akan bisa mewujudkan sektor maritim menuju kejayaannya. Perdagangan antarpulau akan bisa digerakkan lebih baik lagi karena ada infrastruktur kelautan sudah ada sehingga ekonomi negara semakin kuat.

Dissurpotrudau sebagai badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI AU yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemotretan udara dan penginderaan jauh dapat membantu melakukan berbagai aktivitas perencanaan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan. Tentunya hal tersebut bisa langsung dikaitkan dengan kepentingan pertahanan nasional sehingga tercipta sinergi.

Agar semua berjalan dengan baik, tentu sisi keamanan poros maritim menjadi kebutuhan mutlak. Peran TNI AL dengan kapal-kapal perangnya dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan kapal-kapal patrolinya sebagai pengawal di sektor kelautan menjadi ujung tombak pengamanan .

Apakah pengamanan dari laut cukup? Jawabannya dipastikan tidak. Sektor udara memegang peranan penting dalam mewujudkan suksesnya poros maritim. TNI AU sebagai pengawal dirgantara jelas menjadi ujung tombak pengamanan dengan radar, pesawat tempur, pesawat patroli dan pangkalan udaranya.

Mari kita wujudkan kejayaan Indonesia melalui suksesnya negara ini sebagai Poros Maritim Dunia.

Marsekal Pertama TNI Asep Adang Supriyadi, SE.MM - Kepala Dissurpotrudau

Editor : Bayu Probo