Pemprov DKI Gelar Dialog Interaktif Etika Birokrasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Bidang Pembinaan Rohani Badan Kepegawaian Daerah (Binroh BKD) menyelenggarakan Dialog Interaktif Etika Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Balai Agung, Kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu (27/8).

Menurut moderator, Lilih Rahmawati, M.A. acara ini bertujuan memberikan gambaran tantangan ke depan yang dihadapi aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekaligus memberi bekal bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta, mulai dari berbagai biro di Kantor Pemprov, pegawai kelurahan, kecamatan, dan berbagai dinas, serta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).  

Acara ini mengambil tema Menghidupkan Kepekaan Nurani dan Nilai Kemanusiaan dalam Pelayanan Publik.

Dalam acara yang mengambil tema "Menghidupkan Kepekaan Nurani dan Nilai Kemanusiaan dalam Pelayanan Publik" turut hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mewakili Gubernur DKI Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Ir. H. Azwar Abubakar, M.M., juga Wakil Menteri Agama, Prof. Dr. Nasaruddin umar, M.A.

Menpan RB memberi materi tentang Peranan Aparatur dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia dewasa ini.

Azwar Abubakar mengatakan, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seseorang dituntut bersikap profesional, akuntabel, dan  transparan. Selain itu Azwar mengemukakan PNS hendaknya terus mengubah sikap dengan “hijrah” dari pemikiran bahwa bekerja harus dengan imbalan yang setimpal, tetapi tidak didasari keikhlasan.

Sementara itu, Nasarudin Umar memungkasi rangkaian acara dengan memberikan pengarahan dari bidang spiritual. Nasarudin mengatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai PNS dengan benar apabila seseorang memberi manfaat daripada mudharat (musibah) bagi orang lain, karena seorang abdi negara sama saja dengan kepanjangan tangan dari Allah.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja