Pemprov DKI, KAI, dan Kemenhub Bereskan Kawasan Kumuh

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggalang kerja sama dengan dua pihak terkait menata beberapa bangunan yang kebetulan terletak di kawasan terlarang di beberapa stasiun kereta api di Jakarta. Pihak terkait yang digandeng Pemprov DKI Jakarta adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Penandatanganan dilakukan pada Rabu (1/10) di Balai Agung, Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Penandatanganan dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Wakil Gubernur DKI) dan Saefullah (Sekretaris Daerah) mewakili Pemprov DKI Jakarta, Hermanto Dwiatmoko selaku Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dan Ignasius Jonan yang saat ini menjabat Direktur Utama PT KAI.

Saefullah selaku Sekda DKI dalam kesempatan itu membacakan pokok-pokok perjanjian kerja sama yang memiliki beberapa muatan berbeda, di antaranya antara Pemprov DKI dan PT KAI menyepakati perjanjian penataan dan penertiban kawasan yang selama ini digunakan pedagang kreatif lapangan (PKL) yang berjualan di kawasan antara Stasiun Manggarai dan Jakarta Kota.

Sementara kerja sama antara Pemprov DKI dan Kemenhub mencakup penataan dan penertiban bangunan yang terintegrasi dengan beberapa moda transportasi di Provinsi DKI Jakarta, antara lain bangunan tempat tinggal di bawah kolong stasiun, atau bangunan di pinggir bantaran rel kereta api.

Hermanto Dwiatmoko mengemukakan penandatanganan itu merupakan agenda penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena Kemenhub dan PT KAI tidak ingin terjadi ada korban jiwa dari sisi penumpang.

“Kami ingin membantu PT KAI meminimalisir kecelakaan kereta api,” kata Hermanto.

Dalam kesempatan yang sama, Ignasius Jonan menginginkan penertiban bangunan yang tidak semestinya akan menunjang kegiatan perkeretaapian agar dibereskan, sebaliknya meminta Pemprov DKI melakukan relokasi terhadap warga yang tinggal di kawasan terlarang itu.

“Kami menyadari warga Jakarta memiliki potensi dalam ekonomi, akan tetapi kami menginginkan para PKL diberikan tempat yang lebih layak,” kata Jonan.

Kerja Sama PT KAI dan Pemprov DKI

Pada Selasa (26/8) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga telah mendiskusikan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk memberikan kenyamanan warga Jakarta yang hendak berpergian menuju Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta.

Kala itu, Joko Widodo bertemu dengan jajaran PT KAI, Ignasius Jonan, Direktur Utama, dan Ella Ubaidi, Kepala Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur. 

Jalur kereta bandara direncanakan melalui Stasiun Manggarai-Sudirman Baru-Duri-Batu Ceper-Bandara Soekarno Hatta. Menurut Jonan, proyek itu diperkirakan selesai pada 2015. Jonan tidak lupa mengatakan Stasiun Dukuh Atas juga direncanakan akan terintegrasi dengan Stasiun MRT bawah tanah yang melayani rute MRT Bundaran HI-Lebak Bulus. Jonan menjelaskan PT KAI berencana mengembangkan stasiun di Dukuh Atas, sebagai stasiun memiliki dua fungsi. Karena selain melayani rute kereta bandara, saat ini stasiun tersebut juga berfungsi sebagai stasiun KRL Commuter Line.

Kerja sama lain yang dilakukan, saat PT KAI dan Pemprov DKI melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) membongkar bangunan di bawah jembatan layang antara Stasiun Sawah Besar dan Mangga Besar, Jakarta, yang tadinya dipadati pedagang kaki lima (PKL) untuk diubah dan dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau pada Sabtu, 6 September lalu.

Penertiban dilakukan dengan membongkar 633 kios Mega Spare Parts di bawah jalan layang kereta api dengan perincian setidaknya terdapat 290 kios di Blok A dan B yang menghadap Jalan Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan 373 kios di Blok C dan D yang menghadap jalan Tamansari, Magga Besar, Jakarta Pusat.

Editor : Sotyati