Pemprov DKI Masih Kaji Penghapusan PMP untuk BUMD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih akan mengkaji penghapusan penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI Jakarta.

"BUMD dikit-dikit, sudah PMP saja nggak ada pertanggungjawaban. Tapi itu kalau dari perbankan itukan lebih ketat lebih, lebih teliti. Jadi business plan-nya itu betul-betul matang," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, hari Kamis (17/3).‎

Jika wacana itu direalisasi maka BUMD harus meminjam modal kepada Bank DKI untuk melancarkan kinerjanya. Penghapusan itu digagas karena selama ini BUMD terus bergantung kepada PMP sehingga terkesan ‘manja’.

Apabila meminjam dari Bank DKI, lanjut Djarot, maka BUMD akan memberikan hasil keuntungannya sebagai biaya pinjaman.

"Yang namanya BUMD harus business to business dong. Bukan business to goverment, disuplai terus kalau gitu," katanya.

Beberapa waktu yang lalu, Djarot pernah mengungkapkan ide ini saat memimpin rapat dengan 13 BUMD DKI Jakarta di antaranya adalah Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Transjakarta, PT Jakarta Propertindo, PD Pasar Jaya, dan PD PAL Jaya.

Menurutnya, pembentukan BUMD oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki tujuan yaitu untuk melakukan intervensi yang baik di dalam masyarakat supaya warga Jakarta tidak larut dalam mekanisme pasar.

Sebagai contoh salah satunya adalah Bank DKI. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mempertanyakan akan dibawa ke arah mana perkembangan Bank DKI. Apakah nantinya akan berbentuk corporate atau menjadi bank retail.

Seharusnya, lanjut dia, kehadiran Bank DKI untuk warga ibu kota bersifat meringankan khususnya terkait dengan peminjaman modal. Dia meminta Bank DKI dapat menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi dan PD Pasar Jaya agar dapat memberikan pinjaman modal dengan bunga lebih rendah dari bank swasta lainnya.

Jika bunga pinjaman Bank DKI lebih rendah, Djarot optimis pelaku UKM akan lebih memilih pinjam di Bank DKI dan membuat pedagang di pasar tidak meminjam tambahan modal kepada renternir.

Selain memperbaiki manajemen, Djarot juga meminta kepada semua jajaran BUMD untuk menghitung kembali aset yang dimiliki setiap BUMD agar dapat diperhitungkan semua keuntungannya.

Editor : Eben E. Siadari