Pemprov DKI Sudah Tetapkan Direksi Transjakarta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan membuat Transjakarta go public dengan menjadikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh sebab itu, Pemprov DKI masih melakukan seleksi terhadap pihak-pihak berkompeten yang akan menjadi bagian dari direksi Transjakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memilih dan menetapkan nama-nama yang akan menjadi direksi dari organisasi yang sebelumnya berada di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai Badan Layanan Umum (BLU) itu.

“Sudah dipilih, tinggal masuk ke meja saya, tanda tangan, sudah,” ujar Jokowi di Balai Kota, Jumat (21/2).

Akan tetapi Jokowi tidak menjelaskan nama-nama tersebut dengan alasan lupa. Tetapi dia sedikit memberikan petunjuk nama-nama itu ada yang berasal dari Citibank, PT Kereta Api Indonesia, Perhutani, dan lain sebagainya. Lebih lanjut dia mengatakan kalau sudah ia tanda tangani baru akan diumumkan ke publik.

“Saya enggak hapal, masak nama-nama semuanya harus saya hapalin. Kalau sudah saya tanda tangani baru saya umumkan. Belum ditanda tangani kalau sudah diumumkan, namanya ngawur nanti,” ujar dia.

Jokowi berharap dari direksi baru ini, ke depannya pengelolaan Transjakarta akan lebih profesional, lebih baik pelayanannya, dan juga subsidinya bisa dikurang, bahkan kalau dikelola dengan baik menurut dia tidak perlu lagi disubsidi, dan yang pasti harga tiketnya tetap murah.

Mencari Orang yang Kompeten

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga mengatakan hal yang senada dengan Jokowi. Dia tegaskan orang-orang yang dicari adalah yang berkompeten dalam memecah-mecahkan masalah.

Dia melanjutkan, sudah 10 tahun TransJakarta melayani transportasi publik, tapi menurut dia pelayanannya belum bagus.  Terlebih, Pemprov harus membayar perkilometer yang begitu mahal.

“Kalau tidak punya perusahaan BUMD, warga DKI bisa jadi korban akibat pelayanan publik yang begitu jelek,” tegasnya.

Basuki mengatakan layanan transportasi sangat buruk karena masih banyak transportasi publik yang dengan seenaknya menurunkan penumpang. Namun hal seperti itulah yang tidak bisa dikontrol sama sekali.

“Kita intinya sederhana, BUMD dibuat bukan untuk mematikan bisnis pengusaha, tapi tugas kita ini menolong pengusaha untuk bangkit. Tetapi BUMD juga disiapkan ketika pengusahanya kurang ajar, mau mendikte, Pemprov tidak akan tergantung mereka, itu yang terjadi di DKI,” kata Basuki.

Editor : Bayu Probo