Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Berdampak Pendapatan Warga

KENDARI, SATUHARAPAN.COM - Rencana pemerintah pencabutan subsidi gas LPG 3 kg dinilai dapat berdampak terhadap menurunkan pendapatan masyarakat yang bermata pencaharian pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pengamat ekonomi Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, Samsir Nur di Kendari, Rabu (22/1) mengungkapkan, rencana pemerintah mencabut subsidi gas LPG 3 kg, harus dikaji ulang karena dapat berdampak terhadap ekonomi masyarakat kecil.

"Kalau pemerintah akan menerapkan pola subsidi tertutup kepada masyarakat penerima manfaat, maka hal utama yang mesti dilakukan adalah memastikan jumlah pemakaian tabung LPG 3 kg disetiap rumah tangga miskin setiap bulan," jelas Samsir Nur.

Menurut Samsir, terjadinya penyalahgunaan gas LPG 3 kg selama ini, juga dinilai akibat kurangnya ketegasan pemerintah dalam melakukan pengawasan distribusi.

Sementara itu, terkait rencana pencabutan subsidi gas LPG 3 kilogram, warga Kota Kendari berharap kepada pemerintah agar menunda rencana itu, karena dapat menurunkan omzet pendapatan usaha masyarakat kecil.

"Setiap hari saya membutuhkan dua tabung gas LPG 3 kilogram, untuk usaha kecilnya. Jadi jika rencana pemerintah ini terealisasi, maka kemungkinan kita putar otak lagi, apakah kita naikkan harga makanan atau mengurangi porsinya," kata Rustam, pedagang gorengan di Kota Kendari.

Pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg, rencananya dilakukan mulai pertengahan 2020. Pemerintah akan menerapkan skema penyaluran elpiji 3 kg secara tertutup yakni dengan cara membagikan voucer elpiji kepala para pelaku UMKM. Dengan adanya voucer tersebut, pelaku UMKM nantinya bisa membeli elpiji 3 kg dengan harga yang lebih terjangkau. (Ant)