“Penegak Hukum Harus Subjektif pada Kepentingan Rakyat”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan institusi penegak hukum harus senantiasa bertindak objektif, namun subjektif pada kepentingan rakyat.

“Institusi penegak hukum harus objektif, tapi subjektif pada kepentingan rakyat,” ucap sosok yang akrab disapa BJ Habibie itu dalam jumpa pers usai menyelenggarakan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).

“Bila akhirnya tidak membela kepentingan rakyat, tidak bisa,” dia menambahkan.

Mengenai pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Menteri Negara Riset dan Teknologi tahun 1978 – Maret 1998 ini mengatakan telah dapat kehormatan dan kesempatan untuk bertukar informasi dan wawasan dengan Presiden RI ketujuh tersebut.

Dia mengatakan menggarisbawahi sistem bernegara di Indonesia saat ini tidak seperti dahulu lagi, saat presiden dipilih lewat MPR. “Sekarang presiden itu langsung dipilih oleh rakyat,” ujar BJ Habibie.

Sehingga lanjut dia, presiden itu tidak mewakili golongan atau partai politik mana pun. Sebab, kriteria seseorang layak menjadi presiden ditentukan langsung oleh rakyat.

Demikian juga partai politik, menurut BJ Habibie, dulu jumlahnya terbatas, yakni hanya dua PPP dan PDI. Sementara Golkar bukan partai, sebab yang kemudian menjadikan Golkar sebuah partai adalah dirinya sendiri.

“Kini kondisi sudah berbeda, kita punya banyak partai politik. Tapi, berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2014 lalu, tidak ada satu partai pun yang memiliki suara lebih dari 20 persen. Sementara presiden saat ini punya 51 persen suara, dan saya yakin presiden yang terpilih ini memihak kepentingan rakyat 100 persen,” tutur dia.

BJ Habibie juga menyampaikan, alasannya mengunjungi Presiden Jokowi saat ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan dan perkembangan sesungguhnya demi pembangunan Indonesia ke depan yang lebih baik.

Editor : Bayu Probo