Peneliti LIPI: Orang Papua Tanya Infrastruktur untuk Siapa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Dalam sisa masa jabatan yang tinggal dua tahun, Presiden Joko Widodo diminta untuk bergerak cepat memberdayakan rakyat Papua yang dewasa ini merasa justru semakin tersingkir oleh pembangunan infrastruktur di tanah mereka.

Inisiatif dialog sektoral Jakarta-Papua diharapkan bertujuan mendengarkan apa yang dikehendaki orang Papua dan mau kemana pembangunan yang saat ini digalakkan. Bukan sebaliknya, menjadi ajang mendesakkan konsep Jakarta untuk Papua.

Hal ini mengemuka dalam percakapan satuharapan.com dengan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, salah satu ahli yang menyusun buku Papua Road Map, yang antara lain mengetengahkan peta jalan dialog Jakarta-Papua,  (27/10).

“Selama tiga tahun ini fokus (Presiden) Jokowi (di Papua) kan infrastruktur. Tidak ada yang menyangkal lah. Tetapi kemudian orang Papua bertanya itu untuk orang Papua atau untuk investor. Ternyata infrastruktur itu terhubung untuk daerah investasi. Sementara di Merauke (Orang Papua) semakin tersingkir. Itu kan harus dibicarakan (dalam dialog),” kata Adriana Elisabeth.

“Memang Jokowi mengatakan prioritasnya infrastruktur. Itu tidak salah. Tetapi kapan orang Papua akan diberdayakan. Masa kerja (Jokowi) tinggal dua tahun ini. Maka perlu duduk (bersama). Katakan Pak Jokowi tinggal dua tahun, bisakah dia memberdayakan orang Papua untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangun, bukan hanya untuk investor. Nah ini bisa didialogkan. Hal-hal yang selama ini belum terjawab. Yang Papua mau itu sebetulnya apa, tidak pernah dibicarakan. Semua konsep itu datang dari Jakarta. Tidak salah. Tetapi ini harus bicara manusia, bukan fisik saja,” lanjut dia.

Adriana Elisabeth mengatakan hal ini tatkala menjawab pertanyaan seputar dialog Jakarta-Papua yang tengah diinisiasi oleh pemerintahan Jokowi. Presiden Joko Widodo telah menunjuk tiga orang sebagai person in charge (PIC), yaitu Menkopolhukam Wiranto, Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, serta cendekiawan asal Papua, Neles Tebay.

Adriana menggarisbawahi bahwa menurut pemahaman dirinya, dialog sektoral yang tengah digagas ini berbeda dengan dialog sektoral yang ada pada proposal LIPI dalam buku Papua Road Map.

“Saya tidak berada di dalam penyusunan (yang dilakukan oleh pemerintah), saya hanya diundang sebagai narasumber. Dan Anda bisa lihat bedanya di proposal (LIPI) dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dialog sektoral yang diajukan LIPI bukan hanya dialog pembangunan. Itu banyak, bisa dialog pembangunan, HAM, bisa isu apapun. Ini berbeda dengan dialog yang ingin diadakan pemerintah. Misalnya, salah satunya yang digagas Bappenas, itu tentang pembangunan. Apa yang telah dilakukan, bagaimana mengoptimialisasi. Saya memiliki pandangan yang berbeda. Saya sudah sampaikan ketika berbicara di KSP, jangan takut berdialog, termasuk soal HAM. Karena itu luas aspeknya. Jangan hanya dialog sosial dan budaya,” tutur Adriana.

Sejauh ini Adriana belum mengetahui progres rencana dialog yang ingin dilakukan pemerintah. “Kepada Pater Neles saya pernah menyampaikan, sejauh yang saya paham Pak Jokowi cepat kerjanya. Harus cepat difollow up. Saya tidak tahu apakah sudah difollow up. Saya tidak mau mengintervensi proses. Kalau diminta, saya jawab. Karena otoritasnya sudah pada tiga orang yang diminta oleh presiden,” kata Adriana.

Meskipun demikian, ia mengakui banyak pihak di Papua yang menolak dialog sektoral yang digagas oleh pemerintah. Sebab dialog sektoral dipersepsikan hanya bicara soal hasil pembangunan. Padahal, lanjut Adriana, seharusnya semua hal dapat dibicarakan di sana, termasuk soal HAM. “Karena semua orang di Papua bicara hal itu. Dan membicarakan itu seharusnya tidak jadi masalah. Tetapi kelihatannya ketiga PIC masih dalam proses menerima masukan. Kemudian kita tahu tentang latar belakang Pak Wiranto. Mungkin saja begitu. Sekarang ini (mereka) belum memutuskan. Tetapi menurut saya pemahaman HAM harus dibicarakan terlebih dahulu,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari