Peneliti: Perokok Menjadi Beban BPJS

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Peneliti Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Rahma Indira Wardani, mengatakan perokok pemula saat ini akan menjadi beban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di masa mendatang.

"Mereka semua harus ditanggung BPJS Kesehatan bila sakit. Berapa beban BPJS Kesehatan ke depan bila anak-anak muda sekarang sudah mulai merokok," kata Rahma Indira Wardani dalam sebuah lokakarya di Jakarta, Kamis (27/8).

Rahma mengatakan, efek negatif, yaitu penyakit yang disebabkan oleh rokok baru akan muncul setelah 15 tahun hingga 20 tahun. Pengobatan penyakit-penyakit yang muncul pun semuanya berbiaya tinggi.

Menurut Rahma, pengobatan penyakit jantung bisa mencapai Rp 500 juta setiap kali serangan. Sedangkan pengobatan kanker mencapai Rp 500 juta hingga Rp1 miliar, penyakit paru-paru Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dan kelainan janin mencapai Rp 50 juta.

"Karena itu, iuran BPJS Kesehatan bagi perokok seharusnya lebih tinggi. Orang miskin yang merokok pun tidak perlu dimasukkan ke dalam penerima bantuan iuran (PBI) karena ternyata mampu untuk membeli rokok," katanya.

Rahma mengatakan, konsumsi rokok di kalangan masyarakat miskin juga merupakan suatu hal yang ironis karena kerap kali mengorbankan kebutuhan pokok seperti pemenuhan gizi dan pendidikan anak untuk membeli rokok.

"Orang miskin yang merokok, malah menyumbang kekayaan pemilik industri rokok yang setiap tahun selalu muncul dalam daftar orang terkaya di Indonesia," katanya.

Rahma menjadi salah satu pembicara dalam lokakarya "Penurunan Konsumsi Rokok sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan SDM" yang diadakan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Selain Rahma, pembicara lainnya adalah Wakil Kepala Lembaga Demografi FEB UI Abdillah Ahsan, Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Tiffany Tiara Pakasi, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ermalena. (Ant)

Editor : Sotyati