Penerapan ERP Butuh Komitmen Semua Pihak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Komitmen dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta sangat dibutuhkan, untuk dapat mencapai tujuan mengurangi kemacetan di Jakarta. Demikian disampaikan Elly Adriani Sinaga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, ketika membuka acara Focus Discussion Group (FGD) dengan tema “Singapore Experience in Gaining Public Acceptance of ERP” di Ruang Rapat Badan Litbang, Kamis (9/4).

Elly menjelaskan, regulasi, penegakan hukum, dan organisasi baru yang khusus menangani transportasi di Jabodetabek yang akan dibentuk oleh Presiden, akan melancarkan pelaksanaan ERP di Jakarta.

“Ketika sistem ERP mulai dijalankan, yang penting adalah penegakan hukumnya. Kita harus mulai melakukan penegakan hukum secara elektronik dan sekarang kita masih belum mempunyai sistem seperti itu,” kata Elly.

Pada sisi lain, Kepala Unit Pengelola (UP) ERP DKI Jakarta, Leo Armstrong, justru mengungkapkan kesulitan mengimplementasikan ERP di Jakarta. "Faktor utamanya, kita tidak mempunyai visi yang sama. Kadang-kadang regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat tidak dapat diimplementasikan di pemerintah daerah,” kata Leo.

Dalam hal pembiayaan, misalnya, Leo menambahkan di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu pajak dan retribusi. Di Indonesia, retribusi tidak bisa berubah dari waktu ke waktu, tidak seperti di Singapura yang ketika di jam sibuk, masyarakat yang melewati kawasan ERP dikenai biaya paling tinggi.

"Tapi berdasarkan regulasi kami, retribusi tidak bisa seperti itu. Retribusi harus sama jumlahnya sehingga kami kesulitan menyusun tarif yang variatif seperti Singapura,” kata Leo.

Dia menambahkan, sekarang pihaknya sedang melakukan perubahan dengan membuat regulasi seperti Badan Layanan Umum Daerah, sehingga tarifnya dapat lebih variatif tapi dibutuhkan undang-undang untuk mengimplementasikannya.

CEO dari Land Transport Authority (LTA) Singapura, Vera Jin Xin, yang menjadi pembicara pada FGD tersebut menyatakan transportasi publik Singapura adalah sebuah perjalanan panjang.

“Transportasi publik di Singapura yang dulu itu tidak seperti sekarang, tapi kami menyadari pentingnya transportasi publik itu lebih awal,” kata Vera.

Menurut Vera, transportasi publik utama adalah MRT dan informasi mengenai transportasi publik itu harus selalu diberikan kepada masyaraka, melalui media televisi, radio, surat kabar, brosur, poster, dan sosial media. Singapura memulai ERP sejak 1975

Pembicara lain, Manager of Road Pricing System Design/Development LTA Singapura, Harun Halim, menjelaskan perjalanan sistem ERP di Singapura dimulai pada 1975, yaitu dengan sistem Area Licensing Scheme (ALS), yang mengharuskan kendaraan pribadi, kendaraan perusahaan, dan taksi untuk membeli kupon ALS untuk memasuki Kota Singapura di pagi hari. Penegak hukum ditempatkan di pintu-pintu masuk ke Kota Singapura. Sistem ALS terus berkembang dan akhirnya pada tahun 1998, sistem ERP mulai diberlakukan di Singapura.

Ia mengatakan, pihaknya harus membentuk pola pikir masyarakat terhadap ERP dengan cara mempublikasikan berbagai manfaat bagi masyarakat dengan penerapan ERP, di antaranya lalu lintas yang lancar, jarak tempuh lebih cepat, peningkatan produktivitas, kualitas udara lebih baik, dan berkurangnya polusi suara.

“Yang lainnya adalah dengan menjelaskan ERP sebagai sistem yang adil karena masyarakat membayar yang mereka pakai. Kita tanamkan juga kepada masyarakat bahwa ERP bukan mekanisme pembayaran karena kemacetan, tapi mekanisme untuk memperlancar perjalanan masyarakat,” kata Harun.

Faktor-faktor yang membuat sistem ERP sukses di Singapura di antaranya adalah dengan melibatkan masyarakat secara terus menerus, memulai sistem dari hal kecil dan terus melakukan pengembangan, meningkatkan pengalaman masyarakat dalam menggunakan sistem ERP, yaitu yang mulanya cukup rumit dengan pembelian kupon untuk memasuki kota, kemudian berubah menjadi nyaman dengan sistem elektronik.

“Faktor yang sangat penting lainnya adalah dengan selalu menyediakan banyak pilihan bagi masyarakat yaitu dengan menyediakan alternatif rute, waktu, dan moda transportasi publik lainnya,” kata Harun.

Tugas LTA adalah untuk memastikan rute yang lain tidak macet karena masyarakat menghindari kawasan ERP. Menurut Harun, masyarakat pasti memilih melalui rute ERP tersebut karena rute tersebut yang paling cepat.

Pada FGD tersebut, pembicara lain adalah Alan Quek (Senior Manager, Intelligent Transport Info Management LTA). Acara tersebut juga dihadiri jajaran Badan Litbang Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Bappenas, dan stakeholder lainnya. (dephub.go.id)