Pengacara Pemilik Media Minta PBB Selidiki Pelecehan Hukum di Hong Kong

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM-Pengacara pemilik media Hong Kong dan aktivis pro demokrasi, Jimmy Lai, meminta PBB (perserikatan Bangsa-bangsa) untuk menyelidiki pemenjaraannya dan berbagai tuduhan kriminal sebagai "pelecehan hukum" yang menghukumnya karena dia mengeluarkan pendapat.

Penerbit surat kabar Apple Daily itu, yang sekarang sudah tidak beroperasi adalah salah satu aktivis paling menonjol yang ditangkap dalam tindakan keras Hong Kong terhadap hampir semua kritik politik sejak protes massa pro demokrasi berlangsung pada 2019.

Tindakan keras itu berlanjut hari Senin (11/4) pagi dengan penangkapan jurnalis veteran lainnya, Allan Au Ka-lun, seorang konsultan pengajar yang pernah bekerja untuk sejumlah media Hong Kong.

Tindakan oleh pengacara Lai di Inggris mengikuti pengumuman negara itu bulan lalu yang akan menarik hakimnya dari pengadilan tinggi Hong Kong karena mempertahankan mereka di sana akan “melegitimasi penindasan” di bekas jajahan Inggris.

Lai, 74 tahun, telah didakwa di bawah undang-undang keamanan nasional Hong Kong dan menjalani hukuman 20 bulan penjara. Asetnya telah dibekukan dan serangkaian kasus hukum terhadapnya termasuk empat tuntutan pidana terpisah terkait dengan menghadiri dan bergabung dengan berbagai protes,  kata tim hukumnya di Doughty Street Chambers di Inggris dalam sebuah pernyataan.

Lai menghadapi "risiko menghabiskan sisa hidupnya di penjara hanya karena berbicara, dan karena berusaha membela kebebasan pers, demokrasi, dan supremasi hukum di Hong Kong," kata penasihat Lai, Caoilfhionn Gallagher, dalam pernyataannya.

Dalam email tindak lanjut, Gallagher mengatakan banding telah diajukan kepada pelapor khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, kontra-terorisme dan hak asasi manusia, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, dan pembela hak asasi manusia. "Kami sedang menunggu tanggapan," tulisnya.

Putra Lai, Sebastien Lai, dikutip mendesak pelapor khusus PBB untuk menyelidiki tindakan otoritas China dan Hong Kong terhadap penduduk Hong Kong.

Sementara PBB memiliki sejumlah pelapor khusus, kekuasaan mereka terbatas terutama untuk mencari informasi dari badan-badan pemerintah dan mungkin mencari langkah-langkah nyata untuk mengakhiri pelanggaran.

Pihak berwenang Hong Kong tidak segera memberikan komentar atas permintaan tersebut. Ketika Inggris menarik hakimnya, China bereaksi dengan marah, menuduh Inggris melakukan campur tangan yang mencolok dan merusak sistem peradilan Hong Kong.

Penangkapan Allan Au Ka-lun

Polisi mengeluarkan pernyataan singkat tentang penangkapan Au, mengatakan seorang pria berusia 54 tahun telah ditangkap karena "konspirasi untuk menerbitkan publikasi hasutan" dan ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Beijing untuk mengesampingkan oposisi lokal mendefinisikan hasutan dalam istilah yang sangat luas, memungkinkan pihak berwenang untuk menghukum hampir semua kritik terbuka terhadap pemerintah.

Mereka yang tertangkap jaringnya termasuk empat orang yang ditangkap pekan lalu karena bertepuk tangan di pengadilan.

Au pernah menjadi konsultan pengajar di sekolah jurnalisme Chinese University dan sebelumnya bekerja untuk media Hong Kong TVB dan RTHK. Dia juga menulis kolom untuk platform pro demokrasi, Stand News, yang ditutup tahun lalu setelah polisi menggerebeknya dan menangkap stafnya.

Dalam sebuah pernyataan, Asosiasi Jurnalis Hong Kong mengatakan Au telah menjadi mentor bagi jurnalis muda dan menyatakan “keprihatinan mendalam” penangkapannya akan “lebih merusak kebebasan pers di Hong Kong.”

"Kami mendesak polisi untuk menjelaskan kasus ini sesegera mungkin, dan pada saat yang sama meminta pemerintah untuk melindungi kebebasan pers dan berbicara yang dinikmati oleh warga Hong Kong sesuai dengan Undang-undang Dasar," katanya, merujuk pada Hong Kong Mini-konstitusi di mana itu  kembali ke kendali China. (AP)

Editor : Sabar Subekti