Pengadilan Hong Kong Vonis Penjara 21 Bulan pada Editor Media

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM-Pengadilan Hong Kong menjatuhkan hukuman 21 bulan penjara kepada mantan editor sebuah penerbitan berita yang ditutup pada hari Kamis (26/9) dalam kasus penghasutan yang secara luas dianggap sebagai indikator kebebasan media di kota tersebut, yang pernah dipuji sebagai mercusuar kebebasan pers di Asia.

Editor kedua dibebaskan setelah hukumannya dikurangi karena kesehatannya yang buruk dan waktu yang telah dijalani dalam tahanan.

Mantan pemimpin redaksi Stand News, Chung Pui-kuen, dan mantan pemimpin redaksi sementara, Patrick Lam, adalah jurnalis pertama yang dihukum berdasarkan undang-undang penghasutan era kolonial sejak bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.

Chung dijatuhi hukuman 21 bulan tetapi diperkirakan akan tetap berada di penjara selama sekitar 10 bulan mengingat penahanannya sebelum hukuman. Lam juga dijatuhi hukuman tetapi dibebaskan.

Media berita daring tersebut merupakan salah satu media terakhir di Hong Kong yang berani mengkritik pihak berwenang saat Beijing memberlakukan tindakan keras terhadap para pembangkang menyusul protes pro-demokrasi besar-besaran pada tahun 2019.

Penutupannya pada bulan Desember 2021 terjadi beberapa bulan setelah ditutupnya surat kabar pro demokrasi, Apple Daily, yang pendirinya yang dipenjara, Jimmy Lai, sedang berjuang melawan tuduhan kolusi berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang ketat yang diberlakukan oleh Beijing pada tahun 2020.

Bulan lalu, pengadilan memutuskan Chung dan Lam bersalah atas konspirasi untuk menerbitkan dan memperbanyak materi yang menghasut, bersama dengan Best Pencil (Hong Kong) Ltd., perusahaan induk Stand News. Mereka menghadapi hukuman hingga dua tahun penjara dan denda sebesar 5.000 dolar Hong Kong (sekitar US$640). Perusahaan tersebut didenda sejumlah itu.

Hakim Kwok Wai-kin memulai sidang vonis pada hari Kamis (26/9) dua jam setelah waktu yang dijadwalkan. Pengacara jurnalis tersebut, Audrey Eu, meminta keringanan hukuman, dengan mengatakan bahwa Lam telah didiagnosis menderita penyakit langka dan ia khawatir bahwa Lam tidak dapat dirawat oleh rumah sakit yang menangani kasusnya jika ia dijebloskan ke penjara lagi.

Ia berpendapat bahwa mereka harus dijatuhi hukuman hingga masa hukuman yang telah dijalani, dengan mengatakan bahwa kasus mereka berbeda karena mereka adalah jurnalis yang tugasnya adalah melaporkan pandangan orang yang berbeda. Para terdakwa ditahan selama hampir setahun setelah penangkapan mereka sebelum dibebaskan dengan jaminan pada akhir tahun 2022.

Dalam putusannya, Kwok menolak argumen pembelaan bahwa para jurnalis tersebut secara tidak sengaja melanggar hukum, dan menuduh mereka berpihak pada para pengunjuk rasa. Karena Stand News memiliki banyak pengikut, artikel-artikel yang menghasut tersebut menyebabkan kerugian serius bagi pemerintah Beijing dan Hong Kong, katanya.

“Ketiga terdakwa tersebut tidak terlibat dalam pekerjaan media yang sebenarnya, tetapi malah berpartisipasi dalam apa yang disebut perlawanan saat itu,” katanya.

Eu mengatakan kepada pengadilan bahwa artikel-artikel yang dipermasalahkan tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari apa yang telah diterbitkan oleh Stand News. Para terdakwa juga menekankan misi jurnalistik mereka dalam surat keringanan mereka.

Pada hari Kamis (26/9) pagi, puluhan orang mengantre untuk mendapatkan tempat duduk di ruang sidang.

Mantan pembaca Stand News, Andrew Wong, mengatakan dia ingin menghadiri sidang untuk menunjukkan dukungannya, meskipun dia merasa itu seperti "menghadiri pemakaman." Wong, yang bekerja di sebuah organisasi non pemerintah, mengatakan dia mengharapkan vonis dibacakan bulan lalu, tetapi masih merasakan "perasaan bahwa kita telah melewati titik yang tidak bisa kembali" ketika dia mendengar putusan tersebut.

"Semua yang kita miliki di masa lalu telah hilang," katanya.

Sidang mereka, yang dimulai pada Oktober 2022, berlangsung sekitar 50 hari. Putusan ditunda beberapa kali karena alasan termasuk menunggu hasil banding dalam kasus penghasutan penting lainnya.

Kelompok hak asasi manusia dengan cepat menyatakan kekhawatiran tentang kebebasan media di kota itu setelah vonis pada Kamis.

Asosiasi Jurnalis Hong Kong mengatakan hukuman tersebut mencerminkan penurunan kebebasan pers yang sedang berlangsung dan bahaya nyata yang dihadapi oleh jurnalis.

"Tidak ada yang salah dengan menjaga keamanan nasional, tetapi mengizinkan jurnalis untuk berbicara dan memungkinkan masyarakat untuk berbicara dengan bebas diperlukan untuk menjaga kemakmuran dan stabilitas Hong Kong," katanya dalam sebuah pernyataan.

Cédric Alviani, direktur Asia-Pasifik untuk pengawas media, Reporters Without Borders, mengatakan Chung dan Lam melayani kepentingan publik dan seharusnya tidak pernah ditahan. Ia mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan pada China agar membebaskan Chung dan jurnalis lain yang ditahan di kota itu.

Direktur Amnesty International China, Sarah Brooks, mengatakan hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa "hanya karena melakukan pekerjaan mereka membuat ini menjadi hari yang suram bagi kebebasan pers di Hong Kong."

Pemerintah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keadilan ditegakkan dalam hukuman tersebut, seraya menambahkan bahwa media asing dan politisi serta organisasi anti China telah membuat komentar palsu untuk mencemarkan nama baik kota tersebut sejak putusan dijatuhkan.

Di Amerika Serikat, Michael McCaul, ketua Komite Urusan Luar Negeri Kongres, mengatakan putusan pengadilan menunjukkan “motivasi politik dan kontrol Beijing yang meluas atas masyarakat.”

“Hong Kong bukan lagi kota yang semarak dan bebas seperti dulu; warga kini menghadapi kenyataan yang mengerikan bahwa menjalankan kebebasan sipil mereka — termasuk kebebasan berbicara — dapat menyebabkan penuntutan berdasarkan hukum China,” kata anggota kongres dari Partai Republik itu dalam sebuah pernyataan.

Senator Ben Cardin, ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan di platform sosial X bahwa hukuman 21 bulan untuk Chung adalah “indikasi lain bahwa pers Hong Kong yang dulunya bebas telah diinjak-injak oleh Beijing dan otoritas Hong Kong.”

Hong Kong berada di peringkat 135 dari 180 wilayah dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia terbaru Reporters Without Borders, turun dari peringkat 80 pada tahun 2021 dan peringkat 18 pada tahun 2002.

Sensor diri juga menjadi lebih umum selama tindakan keras politik terhadap perbedaan pendapat setelah protes tahun 2019, dengan meningkatnya laporan pelecehan terhadap jurnalis dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Maret, pemerintah kota memberlakukan undang-undang keamanan baru lainnya yang menimbulkan kekhawatiran tentang pembatasan lebih lanjut terhadap kebebasan pers.

Pejabat Hong Kong bersikeras kedua undang-undang keamanan diperlukan untuk menjaga stabilitas dan tidak ada pembatasan pada kebebasan media saat jurnalis melaporkan fakta. (AP)

Editor : Sabar Subekti