Alasan Keamanan dari Ancaman Rusia, Ukraina Larang Aplikasi Telegram

KIEV, SATUHARAPAN.COM-Ukraina melarang pejabat pemerintah, personel militer, dan pekerja pertahanan dan infrastruktur penting lainnya untuk memasang aplikasi perpesanan Telegram yang populer pada perangkat yang dikeluarkan negara, dengan alasan tindakan tersebut diperlukan untuk keamanan nasional selama perang dengan Rusia.

Pusat Koordinasi Keamanan Siber Nasional Ukraina mengatakan pihaknya mengeluarkan larangan untuk perangkat resmi pegawai pemerintah, personel militer, pekerja keamanan dan pertahanan, dan karyawan infrastruktur penting.

Larangan tersebut diumumkan pada hari Jumat (20/9) oleh Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan di Facebook.

Dalam sebuah pertemuan pada hari Kamis (19/9), Dinas Keamanan Ukraina dan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Telegram secara aktif digunakan oleh Rusia untuk serangan siber, phishing, menyebarkan malware, menetapkan lokasi pengguna, dan mengkalibrasi serangan rudal.

Pengecualian terhadap larangan tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut dalam tugas resmi mereka. Warga Ukraina bebas menggunakan aplikasi tersebut di perangkat pribadi mereka.

Aplikasi tersebut banyak digunakan di Ukraina tidak hanya untuk mengirim pesan teks tetapi juga untuk membaca berita, termasuk pembaruan tentang serangan udara Rusia.

Aplikasi tersebut juga merupakan cara utama pejabat Ukraina, termasuk Presiden Volodymyr Zelenskyy, untuk berinteraksi dengan publik dan menyampaikan perkembangan perang.

Zelenskyy kemungkinan akan terus menggunakan Telegram dalam komunikasi publiknya karena aplikasi tersebut merupakan kapasitas resminya.

Kepala intelijen Ukraina, Kyrylo Budanov, mengatakan bahwa badan intelijen Rusia dapat mengakses pesan pribadi pengguna aplikasi, termasuk pesan yang dihapus, serta data pribadi mereka, menurut pernyataan tersebut.

“Saya selalu menganjurkan dan terus menganjurkan kebebasan berbicara, tetapi masalah Telegram bukanlah masalah kebebasan berbicara; ini adalah masalah keamanan nasional,” kata Budanov, menurut pernyataan tersebut. (AP)

Editor : Sabar Subekti