Pengadilan Malaysia Tolak Permohonan Tahanan Rumah Mantan PM Najib Razak

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM-Pengadilan Malaysia pada Rabu (3/7) menolak permohonan mantan Perdana Menteri Najib Razak yang dipenjara untuk menjalani sisa hukuman korupsinya sebagai tahanan rumah.

Dalam permohonannya pada bulan April, Najib mengatakan dia memiliki informasi yang jelas bahwa Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengeluarkan perintah tambahan yang memungkinkan dia menyelesaikan hukumannya sebagai tahanan rumah. Najib mengklaim adendum tersebut dikeluarkan dalam rapat dewan pengampunan pada 29 Januari yang dipimpin oleh Sultan Abdullah, yang juga memotong setengah hukuman penjara 12 tahun dan mengurangi denda secara drastis.

Penasihat hukum Najib, Mohamed Shafee Abdullah, mengatakan bahwa keputusan Pengadilan Tinggi pada hari Rabu mengecewakan bahwa pemerintah “tidak memiliki kewajiban hukum” untuk memverifikasi apakah perintah tersebut ada. Dia mengatakan mereka akan mengajukan banding.

“Pengadilan mengatakan tidak ada kewajiban hukum tetapi dari segi etika, pemerintah seharusnya menjawabnya,” kata Shafee pada konferensi pers di gedung pengadilan.

Dalam permohonannya, Najib menuduh dewan pengampunan, menteri dalam negeri, jaksa agung dan empat orang lainnya menyembunyikan perintah sultan “dengan itikad buruk.” Sultan Abdullah berasal dari kampung halaman Najib di Pahang. Dia mengakhiri pemerintahan lima tahunnya pada 30 Januari di bawah sistem monarki bergilir yang unik di Malaysia. Seorang raja baru mulai menjabat pada 31 Januari.

Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail, mengatakan dia tidak mengetahui perintah tersebut karena dia bukan anggota dewan pengampunan. Orang lain yang disebutkan dalam lamaran Najib belum memberikan komentar publik.

Shafee mengatakan permohonan Najib tidak didasarkan pada desas-desus tetapi ada “bukti digital” dari adendum tersebut karena Menteri Perdagangan Zafrul Aziz telah mengambil cuplikannya di ponselnya ketika diberitahu oleh Sultan Abdullah. Dia mengatakan sikap diam pemerintah juga menyiratkan adanya perintah tambahan tersebut.

“Satu hal yang jelas, tidak ada satu orang atau lembaga pemerintah mana pun yang mengatakan bahwa adendum ini tidak ada. Jika tidak ada, katakan saja. …Kalau pemerintah berani mengatakan dengan jelas tidak ada addendum, kita semua bisa pulang dan tidur,” katanya.

Najib, 70 tahun, menjalani hukuman kurang dari dua tahun sebelum hukumannya diringankan oleh dewan pengampunan. Masa hukumannya sekarang akan berakhir pada 23 Agustus 2028. Dia didakwa dan dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi terkait dengan penjarahan dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) senilai miliaran dolar.

Dewan pengampunan tidak memberikan alasan apa pun atas keputusannya dan tidak diminta untuk menjelaskan. Namun tindakan tersebut telah memicu kemarahan publik mengenai mengapa Najib tampak diberi hak istimewa dibandingkan dengan tahanan lainnya.

Pengacara Malaysia, yang mewakili lebih dari 20.000 pengacara, mengajukan permohonan untuk menentang keputusan dewan pengampunan yang dianggap ilegal, inkonstitusional dan tidak sah. Dikatakan bahwa keputusan tersebut merupakan olok-olok terhadap kasus kriminal Najib lainnya yang sedang berlangsung. Sidang tantangan Bar dimulai pekan ini.

Najib menyiapkan dana pengembangan 1MDB tak lama setelah ia menjabat pada tahun 2009. Para penyelidik menduga setidaknya US$4,5 miliar dicuri dari dana tersebut dan dicuci oleh rekan-rekan Najib melalui beberapa rekening bank di Amerika Serikat dan negara-negara lain, membiayai film-film Hollywood, dan pembelian barang mewah. itu termasuk hotel, kapal pesiar mewah, seni dan perhiasan. Lebih dari $700 juta masuk ke rekening bank Najib. (AP)

Editor : Sabar Subekti