Pengadilan Prancis Tetapkan Bos IMF Jadi Terdakwa

PARIS, SATUHARAPAN.COM - Sebuah pengadilan khusus Prancis pada hari Kamis memerintahkan Christine Lagarde, direktur pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), untuk diadili atas tuduhan kelalaian pada saat ia  menjabat sebagai menteri keuangan Perancis.

Ini merupakan kedua kalinya dalam lima tahun pejabat IMF asal Prancis menghadapi gugatan hukum.

Perintah pengadilan Prancis tersebut berpotensi menyebabkan Lagarde terlibat dalam proses hukum yang sangat panjang. Sebagaimana dilaporkan oleh New York Times, ia  menghadapi tuduhan yang menyebutnya lalai saat mengawasi 2.007 kasus arbitrase bermuatan politis, saat negara itu melakukan pembayaran  404 juta euro, sekitar US $ 441 juta kepada taipan flamboyan Prancis, Bernard Tapie.

Pengacara Lagarde, sebagaimana dikutip oleh media Prancis, mengatakan bahwa ia akan merekomendasikan kliennya mengajukan banding atas keputusan pengadilan khusus untuk menempatkan dia di pengadilan. Pengadilan diselenggarakan hanya untuk menguji apakah menteri dan bawahannya melakukan kesalahan yang melibatkan pekerjaan mereka.

IMF tidak mengomentari apakah Lagarde, yang merupakan wanita pertama yang memimpin lembaga itu, perlu mengundurkan diri dari jabatannya selama persidangan.

Tapi dewan eksekutif IMF menyadari adanya jeratan hukum terhadap Lagarde ketika dia diangkat pada Juni 2011 untuk menggantikan Dominique Strauss-Kahn, mantan menteri keuangan Prancis lainnya, yang kala itu dilihat sebagai pesaing utama untuk jadi presiden Prancis, sebelum dia dipaksa untuk mengundurkan diri jabatannya di IMF di tengah skandal seks.

Dalam sebuah pernyataan hari Kamis, Dewan IMF menyatakan "keyakinan" dalam diri Lagarde akan "kemampuan untuk secara efektif melaksanakan tugasnya."

Namun, ada juga yang berpendapat sebaliknya. "Ini adalah masalah besar," kata Christopher Mesnooh, seorang partner di firma hukum Field Fisher Waterhouse di Paris.

"Dia salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Masalah sebenarnya adalah bahwa ini akan menjadi perang politik dan ekonomi yang tidak berkesudahan."

Jika Lagarde tidak bersih, ia menambahkan, "konsekuensi pertama" adalah statusnya di IMF

Tidak Perlu Mundur?

Lagarde, telah berulang kali membela perannya dalam kasus ini, suatu kasus yang sudah seperti sinetron dan berlangsung lebih dari 20 tahun, yang melibatkan hubungan antara Tapie dan tokoh elit Prancis, termasuk mantan Presiden Nicolas Sarkozy.

Pada hari Kamis, penasihat Lagarde dari Prancis, Yves Repiquet, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia "selalu bertindak dalam urusan ini untuk kepentingan negara dan dalam hal hukum."

Lagarde adalah mantan ketua - dan perempuan pertama -  salah satu perusahaan jasa hukum terbesar di dunia, Baker & McKenzie, yang berbasis di Chicago. Pernyataan itu mengatakan ia percaya bahwa "tidak ada kesalahan yang dapat dikaitkan" padanya.

Pengacara Lagarde memiliki waktu lima hari untuk mendaftarkan banding.

Pada tahun 2007, Lagarde, yang merupakan menteri keuangan Prancis di bawah Sarkozy, memerintahkan bahwa sengketa antara  Tapie, seorang teman lama dari Sarkozy, dan Crédit Lyonnais, sebuah bank milik negara, dirujuk ke panel arbitrase. Panel memutuskan memberikan ganti rugi kepada Tapie.

 Tapie adalah mantan kepala kerajaan bisnis Adidas dan  mantan menteri dari Partai Sosialis yang mengalihkan loyalitas politik untuk mendukung kampanye presiden Sarkozy pada tahun yang sama.

Skandal Tapie dan Credit Lyonnais menjadi sepenuhnya berada di tangan pemerintah ketika Menteri Keuangan Prancis saat itu, Strauss Kahn, memutuskan bahwa negara bertanggung jawab atas klaim Tapie.

Ada kecurigaan bahwa sebenarnya Sarkozy, yang saat itu menjadi presiden, menganjurkan Jean-Louis Borloo, menteri keuangan pada saat itu, mengalihkan kasus tersebut menjadi urusan pemerintah. Hanya saja sebelum itu terealisasi, Borloo diganti dan Lagarde menjadi menteri keuangan.

Publik Prancis tertegun ketika panel arbitrase memberikan ganti rugi kepada  Tapie. Segera setelah itu, Lagarde yang baru menjadi menteri, mendapat sorotan karena ia menolak rekomendasi dari penasihatnya untuk mengajukan banding atas keputusan memberi ganti rugi.

Dia akhirnya diselidiki untuk "penyalahgunaan wewenang" karena gagal untuk mengajukan banding, tetapi tuduhan itu kemudian dibatalkan dan diganti dengan tuduhan yang lebih ringan, yaitu dengan hukuman maksimal satu tahun di penjara dan denda 15.000 euro.

Kasus ini sempat mati suri sampai Lagarde menjadi managing director IMF, hingga  kemudian bangkit lagi bulan ini, ketika pengadilan banding Paris mengesampingkan keputusan panel arbitrase. Sebaliknya, pengadilan memutuskan bahwa Crédit Lyonnais tidak menipu Tapie, dan memerintahkannya untuk membayar kepada negara seluruh pembayaran yang pernah ia terima, yang konon akan mendorong dia ke kebangkrutan.

Badan yang mengeluarkan perintah pengadilan pada Kamis lalu itu adalah sebuah badan yang jarang melakukan pesidangan. Mereka melakukan persidangan hanya pada kasus yang  melibatkan menteri dan menteri junior untuk kejahatan yang berkaitan dengan posisi mereka. Perdana menteri juga bisa diajukan ke pengadilan.

Badan ini terdiri dari 12 anggota Parlemen Perancis dan tiga hakim yang ditunjuk oleh pengadilan tertinggi Prancis. Kasus-kasus mereka sering memiliki semburat politik karena yang diadili acap kali adalah mantan menteri ketika pemerintah baru telah mulai bekerja. Hanya ada empat kasus yang mereka adili sejak didirikan pada tahun 1993, dan kesemuanya melibatkan menteri.