Pengamat: Banyak Kejanggalan Pemilihan Anggota Baru BPK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik dari Indonesia Public Institute Karyono Wibisono mengatakan banyak kejanggalan dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di DPR RI.

“Banyak kejanggalan dalam pemilihan anggota baru BPK. Salah satu calon terpilih Edy Mulyadi Soepardi diketahui masih menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi. Ini terkesan dipaksakan menang dalam proses pemilihan sebab ia masih memiliki sangkutan administrasi," kata Karyono Wibisono dalam diskusi “Mengukur Integritas, Kapasitas, dan Kapabilitas Anggota Baru BPK, Masih Independen kah?” di Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (19/9).

Sementara peserta lainnya, Nuryasin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat jumlah suara yang sama dalam pemilihan, yakni 23 suara.

"Kemudian dalam waktu yang tidak lama kemudian disepakati memilih Edy atau Nuryasin. Nuryasin ini dari PKB, kalau kita tarik dari pertarungan politik pascapilpres. Bisa jadi ini pemilihan anggota BPK sarat dengan aura pertarungan politik KMP dengan koalisi Indonesia hebat," katanya.

Sementara menurut Guru Besar/Pakar Politik Komunikasi UPH, Emrus Sihombing, jika mau adil, DPR bisa melakukan voting untuk beberapa calon anggota lainnya. Namun, pemaksaan atas pertarungan dua nama justru menjadi pilihan Komisi XI.

"Kalau mau adil, ambil beberapa nama, empat atau lima nama di bawahnya. Ini kan dipaksakan hanya dua nama itu. Jadi bisa saja kalau banyak nama anggota DPR tidak memilih yang dua itu. Ini karena dipaksakan, mereka mau tak mau memilih satu dari dua itu," katanya.

Emrus menegaskan, tarik menarik kepentingan terlihat jelas dalam situasi ini.

"Kedua kubu ini, terjadi tarik menarik kepentingan. Indonesia hebat memenangkan pilpres, KMP ga mau kalah," katanya.

Editor : Bayu Probo