Loading...
INDONESIA
Penulis: Yan Chrisna Dwi Atmaja 10:49 WIB | Kamis, 18 Juni 2015

Pengamat: Jokowi Bukan Presiden 'Boneka'

Ilustrasi. Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kanan) memantau alur proses masuk dan keluarnya barang dari pelabuhan hingga masa tunggu di Terminal Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6). Presiden Joko Widodo meminta pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan agar masa tunggu di pelabuhan atau dwelling time bisa dipercepat dari 5,5 hari menjadi 4,7 hari. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari menilai berbagai keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa dirinya bukanlah "presiden boneka" seperti yang selama ini dituduhkan oleh banyak pihak kepadanya.

Menurut Muhammad Qodari, sejak awal dirinya meyakini Presiden Joko Widodo bukanlah `boneka` seperti dituduhkan berbagai pihak. 

"Kendala yang dihadapi Pak Jokowi adalah tidak bisa langsung mengambil keputusan cepat karena dia tak memiliki partai politik sendiri, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang memiliki partai politik," kata Muhammad Qodari melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (18/6).

Qodari menjelaskan, banyak keputusan yang dibuat Presiden Joko Widodo menunjukkan otonominya yang luar biasa. 

Ia mencontohkan, terbitnya Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang sasarannya untuk pengendalian ketersediaan bahan pangan dan stabilisasi harga. 

"Beliau sadar, dengan menerbitkan Perpres itu dia konsekuensinya akan berhadapan dengan mafia, tapi tetap dilakukan. Ini keputusan itu sangat luar biasa," jelas Qodari.

Direktur Eksekutif lembaga survei Indo Barometer ini menjelaskan, pada prinsipnya Presiden Joko Widodo selalu berusaha menunjukkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugasnya.

Keputusan lainnya yang menunjukkan kemandiriannya, kata Qodari, adalah menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI, meskipun ada rumors yang menyebutkan agar calonnya dari TNI AU.

Presiden Joko Widodo juga menunjuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dari beberapa nama calon lainnya. 

Menurut Qodari, kalaupun ada hambatan hal itu karena kondisi riilnya Joko Widodo bukan ketua umum partai politik, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan komunikasi kebijakannya dengan publik dan partai politik pendukungnya berjalan lancar.

"Dalam konteks ini, dapat dikatakan Pak Jokowi selalu berusaha mandiri, meskipun tidak bisa sepenuhnya. Hal ini masih wajar karena dia tetap berpegangan sebagai kader PDI Perjuangan," jelas Qodari.

Qodari menegaskan, itu sebabnya mengapa Presiden Joko Widodo selalu mencari dukungan dari publik dan kelompok lain-lain. 

"Dia selalu berusaha dan berhasil melewati demi menjalankan presidensiil yang konstitusional," tambah dia. (Ant)


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home