Pengamat: Koalisi Tanpa Bagi Kursi Adalah Kebohongan Publik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, pernyataan pengurus partai politik (parpol) dan calon presiden (capres) perihal koalisi tanpa berbagi kursi adalah sebuah kebohongan publik, karena hal tersebut bertentangan dengan teori politik.

“Ucapan dari beberapa pengurus parpol dan capres nan mengatakan bahwa koalisi dan dukungan pada capres tidak diwarnai kepentingan berbagi kursi atau kabinet, merupakan sebuah kebohongan publik yang menabrak teori politik. Dalam ilmu politik, suatu koalisi memang dimaksudkan untuk berbagi kekuasaan, itu suatu yang biasa dan lumrah dilakukan,” ucap Said Salahudin, saat dijumpai satuharapan.com dalam rapat pleno penetapan perolehan suara dan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota DPR dan DPD Pemilu 2014, di Kantor KPU-RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Menurut Said, hal tersebut ditutupi karena pengurus parpol dan capres takut untuk mengutarakan  hal tersebut, karena dapat menimbulkan dampak pemilih batal memberi dukungan pada mereka.

“Parpol dan capres takut bila para pemilihnya menghindar untuk memberikan dukungan pada mereka. Karena saat ini pemilih beranggapan praktik berbagi kursi ialah sesuatu yang haram,” ucap Said.

Said menyarankan, agar para pengurus parpol dan capres jujur mengatakan hal itu pada masyarakat, disertai alasan serta penjelasan tentang maksud dan tujuannya, agar masyarakat mengerti arti dari koalisi tersebut.

“Seharusnya mereka mengatakan, bahwa koalisi tidak bisa dihindari dari berbagi kursi, tujuannya agar setiap partai pengusung memiliki kesempatan untuk ambil bagian dalam pemerintahan, dan hal tersebut dibenarkan dalam konstitusi demi mewujudkan cita-cita politik. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kami memastikan bahwa yang nantinya masuk dalam kabinet adalah sosok yang tepat dibidangnya,” tutur pengamat politik dari Sigma itu.

Artinya, bila diberi penjelasan masyarakat akan paham, penjelasan itu juga akan memberi edukasi politik pada masyarakat.

“Pemimpin jangan takut, katakan jujur pada masyarakat disertai dengan penjelasan, jangan melakukan kebohongan publik. Lebih baik jujur dari sekarang. Daripada pada praktiknya, mereka berbagi kursi dan timbul kekecewaan dari masyarakat,” tutup Said.

Editor : Bayu Probo