Pengamat: Pelengseran Ahok Untungkan PDIP dan Gerindra

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyetujui akan mengajukan hak angket berkenaan dengan tudingan penipuan pengajuan berkas anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Keputusan ini disepakati dalam rapat pimpinan (rapim) seluruh fraksi di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (16/2) sore.

Menurut Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, berkas APBD yang diajukan Ahok ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak sesuai dengan berkas APBD yang disetujui bersama DPRD 27 Januari lalu.

Menanggapi bola panas yang dilempar DPRD kepada Ahok, pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Victor Silaen mengatakan titik lemah Ahok yang utama adalah ia tidak punya dukungan partai.

“Tidak ada yang membela Ahok. Kalau Ahok berhasil dimakzulkan, PDIP yang untung. Djarot (Wail Gubernur DKI Jakarta, Red) naik jadi gubernur dan Taufik Gerindra naik jadi Wagubnya,” ujar Victor saat dihubungi satuharapan.com pada Senin (16/2).

Lebih lanjut, menurut Victor, langkah impeachment atau pemakzulan yang diwacanakan DPRD harus disertai bukti kesalahan secara hukum.

“Nggak bisa ujug-ujug langsung di-impeachment,” kata Victor.

Sementara itu, adanya kabar aroma balas dendam dari fraksi Gerindra terkait mundurnya Ahok dari partai tersebut pun tidak akan terjadi jika tak ada fakta yang bisa mendasarinya.

”Namun jika ada kesalahan, ini momennya Taufik Gerindra untuk mengancam Ahok,” Victor menjelaskan.

Sejauh ini, kata Victor, Ahok sebaiknya tetap bersifat sportif. Victor menyarankan agar Ahok mampu mempertahankan argumen jika ia terbukti tak bersalah. 

Editor : Bayu Probo