Pengamat: Reformasi Ahok Seharusnya Lebih Sistematis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengaku telah mengusung reformasi anggaran melalui sistem andalannya, e-budgeting.

Sistem ini digalakkan untuk mencegah dan memboikot tindak-tindak pencucian uang yang kerap terjadi di tubuh pejabat-pejabat di DKI Jakarta. Namun sayangnya, pembaruan yang dilakukannya ini justru menimbulkan konflik dengan 'anak kandungnya' sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Ahok beberapa waktu lalu memang mengakui jika reformasi pasti akan memakan anak kandung. (Baca juga: Ahok: Revolusi Pasti Makan ‘Anak Kandung’)

Namun, reformasi yang dimaksud Ahok tampaknya dipandang kurang sistematis oleh Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Robertus Robert. 

“Reformasi Ahok ini mestinya dilakukan secara lebih sistemik. Pembaruan tentu saja bagus dan bermanfaat buat Rakyat karena mengurangi korupsi dan meningkatkan akses masyarakat dalam merumuskan apa saja yang diperlukan,” ujar Robert saat dihubungi satuharapan.com, Kamis (26/3) sore melalui pesan singkat. 

Menurut Robert, Ahok sebaiknya mengedepankan pembaruan sistem, mendidik aparat-aparatnya, dan  mementingkan kesuksesan reformasinya daripada memupuk sensasi konflik dengan beragam pihak. (Baca juga: Di Mata Syafii Maarif, Ahok Pemimpin Petarung)

Kendati persoalan adanya dugaan anggaran siluman yang dapat membuka tabir permainan para politikus disambut baik berbagai pihak, namun Ahok dinilai keliru karena ia tidak mengantisipasi masuknya anggaran siluman itu. 

“Bukannya mencegah, ia malah terkesan mau 'menjebak'. Hasilnya, bukannya reformasi anggaran terjadi dengan mulus, tapi malah konflik menjadi sangat personal,” Robert memaparkan. (Baca juga: Ahok Beri Password e-Budgeting untuk DPRD)

Sementara itu, menurut Robert ada dua cara memandang konflik yang terjadi di tubuh eksekutif dan legislatif ini. 

Pertama, setiap upaya pembaruan menurutnya pasti memunculkan konflik. “Memang ada harga yang harus dibayar, akan tetapi itu tak terhindarkan,” kata dia. 

Kedua, dalam konflik ini menurutnya baik Ahok maupun politikus DPRD salah.

Kendati demikian, di balik program-program Ahok yang dinilai cukup middle class oriented, persoalan transparansi anggaran ala Ahok diakui memang cukup bermanfaat bagi banyak pihak. 

Editor : Bayu Probo