Pengamat: RRT Berpeluang Menjadi Pendamai Dunia

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dapat membantu penjaga perdamaian dunia sesuai dengan misi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) karena dapat merespon secara strategis berbagai konflik, baik melalui solusi praktis dan politik.

“Pemberitaan tentang pidato Xi Jinping di forum PBB beberapa waktu lalu sesungguhnya adalah komitmen Tiongkok untuk (menyebarkan) kekuatan strategis yang akan memberikan PBB kemampuan yang jauh lebih besar untuk mudah-mudahan bereaksi lebih cepat dalam keadaan sulit," kata Jim Della Giacoma, Wakil Direktur Pusat Kerjasama Internasional New York University, dalam sebuah wawancara seperti diberitakan Xinhua, hari Selasa (13/10).

Della Giacoma mengapresiasi pemberitaan yang menyebut komitmen Tiongkok dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di New York beberapa waktu lalu untuk perdamaian dunia yakni dengan menyebarkan kekuatan lebih dari 8.000 tentara, yang dapat membantu PBB merespon lebih cepat dan lebih strategis untuk konflik.

Della Giacoma mengatakan Tiongkok harus mengadakan pelatihan khusus untuk membantu pasukan perdamaian mengatasi tantangan baru di bidang militer seperti alat peledak, namun prajurit penjaga perdamaian Tiongkok juga harus dibekali pengetahuan tempat negara mereka bekerja.  

Menurut Komisi Independen Operasi Perdamaian PBB, dijuluki HIPPO, PBB akan memastikan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB dikerahkan dengan cara yang mendukung solusi politik untuk konflik di suatu wilayah.

“HIPPO melaporkan bahwa sedikit negara di dunia yang saat ini memahami operasi perdamaian sebagai operasi politik di prioritas pertama, karena lebih banyak negara melihat operasi militer baik polisi atau tentara digunakan untuk mencapai tujuan politik rezim tertentu," kata Della Giacoma.

Della Giacoma mengatakan Tiongkok  sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB,  bisa membantu penjaga perdamaian PBB untuk menemukan solusi politik untuk konflik.

“Ini bukan hanya strategi yang tepat di saat yang penting," kata Della Giacoma.

“Saya pikir semua misi harus ditempatkan dalam strategi politik,” Della menambahkan.

“Saya pikir Tiongkok berpotensi memberi pengaruh kepada pihak yang berkonflik sehingga bisa mnejadi penengah saat ada kesepakatan politik," dia menambahkan.

Pada akhir September di New York, Amerika Serikat, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan serangkaian langkah-langkah untuk mendukung PBB (UN) misi penjaga perdamaian.

Xi menyebut Tiongkok akan memimpin untuk mengatur skuad polisi penjaga perdamaian permanen dan akan membangun kekuatan siaga penjaga perdamaian dari 8.000 tentara.

Kala itu dalam pertemuan puncak perdamaian di Sidang DK PBB yang mempertemukan para pemimpin dan wakil-wakil dari lebih dari 70 negara dan organisasi internasional, Xi mengatakan negaranya  siap bergabung demi penjaga perdamaian dunia yang dirintis DK PBB.  

Tiongkok aktif mempertimbangkan permintaan PBB mengirim lebih kendaraan kelas berat, transportasi dan tenaga medis untuk bergabung misi pemeliharaan perdamaian, dan akan melatih 2.000 pasukan penjaga perdamaian asing dan melaksanakan 10 program bantuan  dalam lima tahun ke depan.

Xi mengatakan masyarakat internasional harus meningkatkan dukungan untuk Afrika, meningkatkan kemampuan benua untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, dan membantu menyelesaikan masalah sendiri dengan caranya sendiri.

Xi mengumumkan bahwa dalam lima tahun ke depan, Tiongkok akan memberikan total 100 juta dolar AS bantuan militer gratis bagi Uni Afrika untuk mendukung pembentukan pasukan militer Siaga Afrika dan Krisis Afrika.  

Xi menambahkan Tiongkok menyebarkan detasemen helikopter pertama dalam misi penjaga perdamaian PBB di Afrika.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok telah terlibat dalam misi perdamaian selama 25 tahun, dan merupakan salah satu personil terbesar dan kontributor dana. 

Tiongkok menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar perdamaian PBB harus diikuti seiring dengan mematuhi resolusi DK PBB  secara penuh, dan tidak ada negara bertindak di luar kewenangannya diberikan. (xinhuanet.com)

Editor : Bayu Probo