Pengamat Sarankan Jokowi Hapus Opsi Blok Masela Menteri ESDM

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – ‎Pengamat ekonomi dan politik, Ichsanuddin Noorsy menyarankan Presiden Jokowi menghapus opsi pembangunan fasilitas kilang gas abadi Blok Masela di laut (offshore). Sebab, menurutnya, keuntungan yang diperoleh negara hanya sesaat, justru terancam mengalami kerugian dalam jangka panjang.

"Pembangunan kilang minyak di laut hanya jangka pendek tapi rugi secara panjang. Maka lebih baik presiden menolak usulan Menteri ESDM Sudirman Said itu ketimbang rugi dalam jangka panjang," kataIchsanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, hari Senin (7/3).

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca dari kesalahan Australia membuat kilang di laut. Pasalnya, selain mengalami banyak kerugian, mahalnya biaya pembangunan di laut membuat rakyat kehilangan kesempatan bekerja.

Apalagi, Ichsanuddin melanjutkan,  jika Blok Masela memliki cadangan untuk 60 tahun kedepan maka jelas biaya perawatan dan cost recoverynya akan lebih mahal.

"Jika biaya perawatan dan cost recoveryna lebih mahal maka ini juga akan berpengaruh kepada keuntungan Indonesia. Keuntungan untuk Indonesia jadi berkurang," kata dia.

Lebih lanjut, Ichsanuddin mengingatkan, dalam pengelolaan Blok Masela harus ditentukan siapa pihak pemilik. Menurutnya, minimal ada tiga pemilik menguasai sumur bor Blok Masela tersebut diantaranya pemerintah kabupaten setempat, provinsi, dan pemerintah pusat.

"Apakah sudah jelas bagian untuk masyarakat Maluku? Sudah jelas belum? Jangan-jangan ujungnya nanti dipakai UU perimbangan pusat. Harus jelas dong bagaimana untuk masyarakat Maluku, dalam bahasa sederhananya, kita wajib memperhitungkan kepemilikian orang daerah," kata dia.

Putuskan Secepatnya

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Tamsil Linrung, berharap persoalan Blok Masela diselesaikan secepatnya menghindari persoalan tersebut berlarut-larut karena akan membawa image buruk pada investor.

"Besok ada rapat kerja dengan Kementerian ESDM, kita akan menanyakan soal ini,  dengan meminta agar tidak menyita waktu membicarakan masalah ini,  sehingga Presiden mengambil langkah cepat," katanya.

Tamsil menyatakan, silang pendapat menyangkut pembangunan fasilitas Blok Masela di laut atau darat sebenarnya merupakan persoalan klasik. Karena itu, menurut dia, langkah pemerintah telah tepat mendengarkan pendapat dari para ahli.

"Silakan putuskan dengan melibatkan para ahli untuk menyelesaikan Blok Masela ini," ujar dia.

Editor : Bayu Probo