Pengangkatan Danpaspampres Baru Permintaan Jokowi

Panglima TNI Jenderal Moeldoko (dua kiri) didampingi Kapolri Jenderal Sutarman (dua kanan), Kasal Laksamana TNI Marsetio (kiri) dan Kasau Marsekal Ida Bagus Putu Dunia (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai memimpin apel pasukan TNI dan Polri di Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Sebanyak 24000 pasukan dari TNI dan Polri mengikuti apel di Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Apel gabungan ini dalam rangka persiapan pengamanan jelang upacara pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengungkapkan, pengangkatan menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, Brigjen TNI Andika Perkasa sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspamres) merupakan permintaan presiden terpilih, Joko Widodo.

"Ya, keinginan langsung (Jokowi). Dasarnya adalah konsultasi antara Panglima dan Presiden Terpilih," kata Panglima TNI usai memimpin Apel Siaga dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Parkir Timur Senayan Jakarta, Kamis (16/10).

Pemilihan Andika sebagai Danpaspampres dinilai wajar dalam struktur TNI. Dalam tradisi pengangkatan Danpaspamres, Panglima pasti berkonsultasi dengan presiden terpilih. "Oleh sebab itu, pengangkatan Andika dinilainya wajar," katanya.

Sebelum dipilih menjadi Danpaspamres, Andika menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad). Mertua Andika, AM Hendropriyono merupakan Dewan Penasihat Tim Pemenangan Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres lalu.

Pengangkatan Andika sebagai Danpaspampres berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/760/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Pengangkatan Andika sebagai Danpaspampres dinilai cukup cepat karena untuk Akmil angkatan 1987 baru dia yang menjabat jabatan berbintang dua.

"Yah memang untuk (angkatan) tahun 1987 dia yang pertama. Untuk angkatan 1986 sekarang sudah ada dua. Memang selalu ada yang duluan. Ini wajar," ujarnya.

Panglima TNI menambahkan, pada pemerintahan baru tidak ada perubahan protokol pengamanan.

"Nggak ada perubahan, standar pengamanan kita sudah pasti. Kita punya rencana operasi pengamanan VVIP, itu standar. Sedikitpun tidak boleh dikurangi," kata Panglima TNI. (Ant)