Pengawas Penyiaran Turki Selidiki Pembatalan Serial TV “Ataturk”

ISTANBUL, SATUHARAPAN.COM-Pengawas penyiaran Turki telah meluncurkan penyelidikan atas klaim bahwa layanan streaming Disney+ menarik serial tentang pendiri negara itu Mustafa Kemal Ataturk, kata ketua grup tersebut.

Laporan media lokal mengatakan orang Amerika keturunan Armenia telah melobi agar pertunjukan itu dibatalkan dengan alasan bahwa Ataturk, sebagai perwira tentara Ottoman, terkait dengan pembunuhan massal orang Armenia pada tahun 1915.

Dewan Tertinggi Radio dan Televisi Turki memutuskan untuk memulai penyelidikan "berdasarkan informasi publik" bahwa Disney+ memutuskan untuk tidak menyiarkan serial tersebut, kata ketua dewan, Ebubekir Sahin, di media sosial Selasa (1/8) malam.

Ataturk, yang memimpin perjuangan kemerdekaan Turki pada tahun-tahun setelah Perang Dunia I dan kemudian menjadi presiden pertama negara itu, adalah sosok yang sangat dihormati di Turki, di mana menghina ingatannya merupakan tindakan kriminal.

Disney+ mengumumkan bulan lalu bahwa serial “Ataturk” akan ditayangkan “pada peringatan 100 tahun” Republik Turki, yang jatuh pada 29 Oktober.

Pada hari Senin (31/7), Komite Nasional Amerika Armenia berterima kasih kepada para pendukung kampanyenya melawan Disney+ yang "memuliakan" Ataturk dan mengklaim bahwa acara tersebut telah dibatalkan.

Disney+ tidak menanggapi permintaan email untuk mengomentari status serial tersebut.

Omer Celik, juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan Turki, atau AKP, menyebutnya "memalukan" bahwa Disney+ telah "menyerah pada tekanan lobi Armenia" karena dilaporkan membatalkan serial tersebut.

“Sikap platform tersebut tidak menghormati nilai-nilai Republik Turki dan bangsa kita,” kata Celik dalam sebuah posting media sosial.

Diperkirakan 1,5 juta orang tewas dalam apa yang secara luas dipandang sebagai genosida pertama abad ke-20. Turki menyangkal bahwa kematian warga Armenia merupakan genosida, dengan mengatakan jumlah korban telah meningkat dan mereka yang tewas adalah korban perang saudara dan kerusuhan. (AP)

Editor : Sabar Subekti