Pengelolaan Pajak Tidak Diimbangi Tindakan Tegas
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah menyayangkan kepentingan pengelolaan sektor pajak bagi sumber pembiayaan utama negara tidak diimbangi tindakan yang tegas. Hal ini dikatakan mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut pada awal sidang paripurna ke-23 DPR RI yang berlangsung pada Senin (20/5) di Ruang Rapat Paripurna DPR RI.
“Pemerintah masih merumuskan konsep untuk penerimaan sektor pajak, karena banyak yang harus ditingkatkan yakni pemeriksaan bagi penunggak pajak, pemerintah akan lebih mengawasi direktorat pajak hingga tingkat paling luar, dan mengoptimalkan penerimaan bukan pajak,”ujar Armida. “Mengacu kepada APBN 2013, maka langkah langkah yang diambil pemerintah antara lain meneruskan berbagai program berkerangka domestik, memperhatikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi makro guna mencapai pertumbuhan nasional dalam kerangka pembangunan Indonesia yang inklusif”, ujar Armida, “Selain itu tema lain yang tidak kalah penting disinggung adalah perlunya ekonomi fiskal yang diperkuat oleh pemberian stimulus fiskal yang teratur.” tambahnya. Hal lain yang ditegaskan Armida adalah pencapaian pembangunan ekonomi kerakyatan.
“Keberhasilan fiskal pada sektor industri menunjang pembiayaan sektor lainnya yakni pelaksanaan program bea siswa bagi yang kurang mampu, pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat, dan subsidi Beras Miskin. Tema pembangunan ini berjalan secara efektif dan berkesinambungan,”kata Armida.
Tak ketinggalan Armida mengatakan bahwa pemerintah tidak melupakan pembangunan sektor ekonomi kerakyatan “Bagi sektor riil, saat ini pemerintah melakukan langkah-langkah pro growth, yakni meningkatkan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi, kemudian pro-job yakni memberi peluang besar bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan agar dapat bekerja dan mampu mandiri secara ekonomis, dan tak ketinggalan yakni pro-poor dimana pemerintah senantiasa mengupayakan pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
Editor : Windrarto
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...