Pengguna dan Penyelenggara Layanan Publik Harus Kompak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Penyediaan layanan fasilitas publik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, harus diimbangi dengan komitmen dari penggunanya agar mencapai keberhasilan dan keselarasan. Dengan kata lain, keduanya harus kompak.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam penyampaian hasil temuan tim Jakarta on the spot terkait penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta oleh Ombudsman RI, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, hari Selasa (26/7).

“Tuntutan dan evaluasi tak hanya pada pemerintahan sebagai penyelenggara layanan publik, tetapi juga kepada masyarakat pengguna layanan publik,” ujar Alamsyah.

Menurutnya, akan sia-sia apabila kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik tidak didukung dengan komitmen penggunanya. Ia menegaskan pentingnya komitmen kedua belah pihak bila ingin mewujudkan pemenuhan pelayanan publik yang baik dan merata.

“Kalau pemerintah sudah bekerja, tapi pengguna pelayanan publiknya menyimpang dan tidak mempunyai kesadaran, maka akan sia-sia,” katanya.

Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, perihal layanan publik, tidak hanya menghimbau kepada pemerintah, tapi juga kepada pengguna layanan publik. Masyarakat sebagai pihak penerima layanan diharapkan memiliki kesadaran dalam menjaga fasilitas publik sebagai hasil kerja pemerintah dalam upaya pemenuhan hak dasar kebutuhan masyarakat.

Alamsyah mengajak tak hanya kepada Ombudsman dalam melakukan monitoring terhadap tindak lanjut pemerintah dan komitmen masyarakat pengguna layanan publik, tapi juga mendorong kepada media untuk turut menjadi tonggak perubahan.  

“Dalam monitoring tidak hanya tugas Ombudsman, tapi semua pihak termasuk media. Media juga harus mampu menjadi agen perubahan masyarakat yang lebih baik,” ujar dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum