Wagub DKI Minta Busway Tambah Rute dan Armada

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan permasalahan bidang transportasi sebagai prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus segera diselesaikan.

Salah satunya, Djarot meminta untuk menambah rute dan armada busway transjakarta.

“Busway harus ditambah rute dan armada,” kata Djarot, saat menghadiri penyampaian hasil temuan tim Jakarta on the spot terkait penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Ombudsman RI, hari Selasa (26/7), di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Transportasi publik yang diinginkan masyarakat adalah yang memberikan kenyamanan, keamananan, dan ketepatan waktu, sehingga masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadi.

“Kami terus mendorong masyarakat untuk segera meninggalkan kendaraan pribadi dan memanfaatkan kendaraan umum,”

Hal itu dimaksudkan Djarot agar kondisi lalu lintas di DKI Jakarta tidak semakin macet dan rumit. Selain itu, pemerintah melalui program ganjil genapnya nanti berusaha untuk mengkondusifkan arus kendaraan pribadi yang keluar masuk ibu kota.

“Pemprov DKI adalah garda terdepan dari NKRI, sehingga menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia,” ujar Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih.

Alamsyah mengatakan tugas utama Ombudsman RI adalah memperkuat kewajiban dan tugas Pemprov maupun pemerintah daerah dalam melayani dan melindungi masyarakat dari berbagai sisi seperti sosial, ekonomi, dan budaya.

Selain itu, pemerintah harus memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat sebagai aparatur sipil negara.

“Bahkan  pemerintah harus memastikan anak yang masih dalam janin hingga ia meninggal dunia, pemerintah wajib memberikan pelayanan. Sesuai revolusi mental, pemerintah bukan boss tapi pelayan masyarakat,” kata dia.

Alamsyah berharap DKI dapat menyediakan berbagai pelayanan publik dengan akses yang baik agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan, tapi apabila belum tercapai maka pemerintah juga harus menyediakan media pengaduan bagi masyarakat kepada pemerintah.

“Kami sudah mencanangkan Cepat Respon Opini Publik sebagai salah satu media yang bisa menampung keluhan masyarakat. Hal iru diharapkan agar pelayanan kami bisa meningkat, tepat sasaran, dan berkualitas,” kata Djarot.

Namun, Djarot menyebutkan bahwa tidak semua keluhan yang masuk dapat ditindaklanjuti, tetap harus melalui pertimbangan dan uji lapangan. “Kita pasti menerima semua keluhan yang masuk, tapi mengingat ada 10,2 hingga 13,5 juta orang dengan berbagai perilaku, jadi bisa juga semuanya dipenuhi,” ujar Djarot.

Oleh karena itu, Djarot menyatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki skala prioritas. “Kami mempunyai skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Djarot juga meminta agar tidak ada pihak yang berusaha menekan pemerintah yang dibarengi dengan upaya pemerasan.

“Jangan sampai ada pemerasan karena itu bertentangan dengan visi dan misi dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan bisa dipercaya,” ucap Djarot.

Sementara itu, Djarot mengapresiasi komitmen Ombudsman RI yang bijaksana dalam memberikan rekomendasi terhadap pemerintahan. “Saya mengapresiasi komitmen Ombudsman yang tidak gampang mengobral rekomendasi, tapi selalu memberi rekomendasi yang betul-betul tepat sasaran kepada pemerintah sehingga rekomendasi itu bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, mempunyai concern terhadap bentuk pelayanan publik di DKI. Lembaga ini telah melakukan kegiatan on the spot yang ditempuh dengan dua cara, yakni penerimaan laporan dan investigasi perekaman dan penyamaran.

“Kami melihat aspek layanan publik,” kata dia menambahkan.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum