Penghapusan Pilkada Langsung Ancam Demokrasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ray Rangkuti aktivis dari lembaga Lingkar Madani menyatakan bahwa penghapusan pemilihan umum daerah (Pilkada) di Indonesia adalah mengancam sistem demokrasi.

"Meski mengandung masalah, pemilihan kepala daerah secara langsung tidak seharusnya diganti oleh penunjukan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena akan mengancam sistem demokrasi," ujar aktivis Ray Rangkuti saat melakukan pertemuan lembaga pemerhati pemilu dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/9).

Ray menanggapi rencana DPR untuk menghapuskan Pilkada secara langsung, sebuah langkah yang didorong oleh para anggota parlemen yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih, pendukung kandidat presiden yang kalah, Prabowo Subianto.

DPR saat ini sedang membahas Rancangan Undang-undang pemilu kepala daerah yang rencananya akan disahkan akhir September 2014.

Hadir pula para pemerhati pemilu seperti Jojo Rohi dari KIPP, Philipe Vermonte dari LP3ES, M. Afifudin dari JPPR, Lucius dari Formappi, dan Jerry Sumampow dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja