Pengungsi Suriah Bisa Dapatkan Pasport di Kedutaan

DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM - Pihak berwenang Suriah akan memberikan pasport bagi warga Suriah di luar negeri, termasuk pengungsi yang melarikan diri dari perang. Pasport akan didapat  tanpa kajian intelijen. Hal ini adalah keputusan yang diambil untuk pertama kali, kata surat kabar Suriah, Al-Watan, melaporkan hari Minggu (26/4) seperti dikutip AFP.

Surat kabar harian yang dekat dengan pemerintah itu mengatakan langkah tersebut akan "menciptakan iklim yang tepat" untuk konsultasi di Jenewa pada bulan depan untuk kemungkinan pembicaraan damai yang baru.

Keputusan itu juga menyangkut biaya untuk prosedur baru itu yang akan menjadi dua kali lipat dan akan menjadi "sumber devisa penting".

Surat kabar itu mengatakan, dokumen penjelasan langkah-langkah baru secara rinci dikirim pada hari Kamis untuk kedutaan Suriah di seluruh dunia.

Ini wewenang kedutaan "untuk mengeluarkan atau memperbarui paspor untuk warga Suriah di luar negeri tanpa harus melalui departemen imigrasi dan paspor di Damaskus", kata Al-Watan melaporkan.

Dikatakan bahwa aplikasi baru itu tidak lagi tunduk pada penelitian intelijen seperti sering terjadi di masa lalu.

Paspor akan dikeluarkan untuk warga Suriah, termasuk untuk mereka yang mungkin meninggalkan negerinya secara ilegal atau mereka memegang paspor tidak resmi atau dokumen perjalanan", kata dokumen itu.

Sekitar empat juta warga Suriah melarikan diri dari konflik di negara mereka dan meninggalkan secara ilegal. Mereka takut ditangkap atau dikenai wajib militer jika mereka melewati pelabuhan resmi.

Beberapa warga telah kehilangan paspor mereka atau meninggalkannya, dan lain-lain memiliki dokumen yang telah berakhir masa berlakunya ketika mereka pergi.

Referensi dokumen untuk "paspor tidak resmi" disebutkan berhubungan dengan keputusan pada bulan Januari oleh perwakilan oposisi Suriah di Qatar untuk memperpanjang paspor bagi warga Suriah di negara Teluk.

Rezim Suriah tidak lagi memiliki kedutaan besar di Doha, Qatar, yang merupakan pendukung utama kelompok oposisi.

Langkah-langkah baru itu berarti bahwa mereka yang ingin mendapatkan atau memperbaharui paspor tidak lagi harus menunggu dokumen mereka diperiksa oleh pejabat intelijen di Damaskus.

Pemeriksaan intelijen telah lama disebut oleh pihak oposisi, dan aturan baru akan menghilangkan kekhawatiran mereka yang meninggalkan Suriah secara ilegal dan memfasilitasi mereka untuk kembali.

Dikatakan biaya untuk mendapatkan paspor baru atau perpanjangan juga akan  menjadi sumber devisa penting untuk mata uang asing yang menipis di Suriah.

Awal pekan ini, biaya baru untuk mendapatkan paspor akan diumumkan, dengan tarif dua kali lipat menjadi US$ 400 untuk paspor baru dan US$ 200 untuk pembaharuan.

Al-Watan tidak mengaitkan langkah baru itu dengan rencana  pembicaraan antara perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan para pihak yang berkonflik di Suriah dalam pertemuan di Jenewa pada  4 Mei mendatang.

Pembicaraan akan berlangsung sebagai diskusi dua pihak antara masing-masing pihak dengan utusan PBB, Staffan de Mistura, yang akan mengambil bagian secara  terpisah untuk mencari solusi setelah lebih dari empat tahun konflik berdarah terjadi.