Pengunjuk Rasa Lebanon Bakar Kantor Pemerintah di Tripoli

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM-CaretakerPerdana Menteri Lebanon mengecam kekerasan di kota Tripoli, di mana pengunjuk rasa marah atas bentrokan dengan pasukan keamanan dan membakar gedung kotamadya.

Pada hari Kamis (28/1) malam, setlah empat hari berturut-turut kerusuhan terjadi di salah satu kota termiskin di Lebanon, setelah pemerintah memberlakukan jam malam 24 jam untuk mencegah lonjakan jumlah kasus COVID-19 yang telah menewaskan lebih dari 2.500 orang.

"Para penjahat yang membakar kantor kotamadya dan berusaha membakar pengadilan... menunjukkan kebencian di Tripoli," kata Hassan Diab dalam sebuah pernyataan.

"Tantangannya sekarang adalah mengalahkan para penjahat ini dengan menangkap mereka satu per satu dan merujuk mereka ke sistem peradilan."

Api melalap gedung pemerintah setelah terbakar sebelum tengah malam pada hari Kamis. Polisi telah menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa yang melemparkan bom molotov.

Pemakaman seorang pria yang meninggal setelah ditembak pada hari Rabu malam telah memicu protes lebih lanjut.

Pasukan keamanan mengatakan mereka telah melepaskan tembakan untuk membubarkan perusuh yang mencoba menyerbu gedung pemerintah.

Krisis Pemerintahan di Lebanon

Pernyataan Diab pada hari Jumat (29/1) tidak menyebutkan pembunuhan itu, tetapi Human Rights Watch telah menyerukannya untuk diselidiki. “Kami berjanji untuk bekerja cepat untuk memperbaiki gedung kotamadya Tripoli agar tetap menjadi ekspresi martabat dan warisan murni,” kata Diab.

Penguncian yang berlaku sejak 11 Januari menambah kesulitan bagi orang miskin, yang sekarang lebih dari setengah penduduk negara itu, dan hanya mendapat sedikit bantuan pemerintah.

Lebanon telah mengalami krisis keuangan terburuk sejak 2019 dan kemarahan telah meletus menjadi protes atas masalah ekonomi, korupsi negara, dan salah urus politik.

Jatuhnya mata uang telah memicu kekhawatiran akan meningkatnya kelaparan, tetapi para pemimpin Lebanon belum meluncurkan rencana penyelamatan atau memberlakukan reformasi. Pihak asing dan donor asing telah menegur Lebanon tentang masalah ini.

Diab menjabat PM sementara, dan mengarahkan pemerintah dalam peran sementara, karena politisi di parlemen belum menyetujui pemerintahan baru sejak pengunduran dirinya setelah ledakan pelabuhan Beirut 4 Agustus yang membuat Lebanon tidak memiliki kendali karena kemiskinan meningkat. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti