Pengusaha Desak Pemerintah Realisasi FTA dengan Uni Eropa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Anton J. Supit mendesak pemerintah untuk segera merealisasi Free Trade Agreement (FTA) dengan Uni Eropa. Menurutnya, ini adalah hal yang sangat mendesak untuk dilakukan agar Indonesia tetap bertahan di tengah arus pelemahan ekonomi global saat ini.

“Untuk industri, kita butuh FTA dengan Uni Eropa. Kenapa kita perlu? Memang pasti ada pro dan kontra tetapi kan bisa dihitung oleh para analis untung ruginya mengambil FTA dengan Uni Eropa,” kata Anton dalam diskusi Investasi untuk Tenaga Kerja di Kantor BKPM Jalan Gatot Subroto no 44 Jakarta Selatan, hari Rabu (7/10).

Menurutnya, jika Indonesia tidak segera memperpanjang FTA, maka risikonya tahun depan GSP (pembebasan bea masuk) yang Indonesia terima dari Uni Eropa ini akan selesai. Artinya, pengusaha Indonesia akan diperlakukan seperti negara biasa yaitu harus membayar bea masuk 10 hingga 11 persen.

“Perbedaan bea masuk satu persen saja buyers (pembeli) bisa pindah. Ada 1 buyers yang bagus itu di atas USD 1 miliar. Kalau dia beli dari kita dan bayar bea masuk satu persen saja sudah USD 10 juta apalagi kl 10 persen. Ini hal yang mendesak.”

Kemudian, Anton menggambarkan jika Indonesia bergerak lamban dalam memperpanjang FTA dengan Uni Eropa maka ada kemungkinan investor akan lari ke Vietnam.

“Vietnam lebih pintar karena mereka sudah punya FTA dengan Uni Eropa. Jadi dia (Vietnam) dapat fasilitas FTA diikuti Kamboja dan Filipina. Jadi kalau kita lambat, ini akan susah. Demikian juga dengan TPP (Trans-Pasific Partnership) dengan Asia Pasifik,” kata dia.

Kemudian hal mendesak lainnya yang perlu diselesaikan oleh pemerintah masalah buruh. Menurutnya,  masalah buruh itu tidak terbatas hanya upah minimum regional saja tetapi juga masalah anarki dan kepastian hukum terhadap buruh.

Jika kepastian hukum terhadap buruh ini diperhatikan dan diselesaikan secara serius oleh pemerintah, maka iklim industri tercipta positif dan investor akan datang berinvestasi di Indonesia sehingga lapangan kerja akan tercipta lebih banyak.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja