Peraturan Baru Penunjukan Pastur oleh Pemerintah China Diprotes

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM – Umat Kristen di China memprotes peraturan pemerintah yang baru disahkan awal tahun ini, di mana akan dibentuk sebuah badan pemerintah yang bertugas memilih dan menyetujui semua pastor Katolik Roma. Aturan ini mencerminkan sikap oposisi secara langsung terhadap keinginan Vatikan. Demikian diberitakan christianpost.com.

"Revisi tersebut merupakan kemunduran dan menghambat normalisasi kehidupan Gereja di China," kata Anthony Lam Sui-ki, seorang peneliti senior di Pusat Studi Roh Kudus Keuskupan Hong Kong, seperti dikutip UCA News. "Namun, hal itu juga mengingatkan para pastor yang diakui Vatikan untuk berani dan tidak takut dengan pihak berwenang."

Peraturan tersebut berarti bahwa biro agama China akan memilih dan menyetujui semua pastor sebelum mereka secara hukum dapat melayani di negara komunis itu. Vatikan mengatakan pada banyak kesempatan bahwa itu adalah melawan hukum, sebab pastor dan uskup biasanya ditunjuk oleh Gereja Katolik Roma sendiri.

Kelompok  Katolik yang didukung pemerintah, Catholic Patriotic Association (CPA), menyebutkan bahwa  di China terdapat sekitar 5,3 juta orang ibadah di gereja-gereja mereka. Namun ada sekitar 12 juta orang atau lebih yang beribadah di gereja-gereja Katolik yang tidak berafiliasi dengan CPA.

CPA memiliki sekitar 70 pastor yang disetujui pemerintah, sementara ada sekitar 40 pastor yang bertugas “secara tidak resmi” di negara tersebut. Ketua CPA, Anthony Liu Bainnian, mengatakan bahwa para pastor China harus "mencintai negara dan mencintai agama, secara politik, mereka harus menghormati konstitusi, menghormati hukum, dan sungguh-sungguh mencintai ibu pertiwi sosialis."

Paus Fransiskus meminta umat Katolik di China untuk tetap setia kepada Vatikan, meskipun mendapat tekanan pemerintah. Pada hari Rabu, ia mengatakan bahwa adalah mungkin bagi umat Katolik China untuk hidup dalam pelayanan kepada negara mereka, dan juga setia kepada agama mereka.