Perdana Menteri Prancis Ingin Melarang Jilbab di Universitas

PARIS, SATUHARAPAN.COM - Dalam sebuah  wawancara dengan harian Liberation, Perdana Menteri Prancis, Manuel Valls, mengatakan ia mendukung larangan jilbab di seluruh universitas di Prancis. Valls, yang selama ini dikenal sebagai  tokoh kontroversial bahkan di dalam partainya, Partai Sosialis, telah mempertahankan garis keras politiknya pada masalah integrasi Muslim di Perancis.

Dalam wawancara, ia mengatakan ingin "dapat menunjukkan bahwa Islam" adalah "kompatibel secara fundamental" dengan nilai-nilai Republik Prancis. Namun, ia juga mengakui  bahwa "orang-orang tertentu tidak ingin percaya bahwa Islam dapat masuk ke dalam masyarakat Prancis."

 Ia menambahkan bahwa bahwa mayoritas warga Prancis ragu tentang hal itu, tapi ia meyakini masih mungkin untuk meyakinkan mereka.

Dengan tegas ia mengatakan bahwa sekularisme Perancis harus menggantikan identitas agama.

Ketika Valls didesak apakah ia akan mendukung larangan jilbab di universitas ia menjawab, "Ini harus dilakukan, tetapi ada aturan konstitusi yang membuat larangan ini sulit," jawabnya.

"Kita harus tanpa kompromi (menerapkan)  terhadap aturan sekularisme dalam pendidikan tinggi."

Prancis memiliki beberapa undang-undang yang ketat tentang mengenakan cadar dan pakaian Islami lainnya di depan umum.

Pada tahun 2004, jilbab dan simbol-simbol agama lain seperti salib  dan turban dilarang di sekolah negeri.

Pada tahun 2011, pemerintah Perancis kemudian melarang mengenakan jilbab niqab, atau full-face di depan umum.

Seperti dilaporkan surat kabar Inggris Guardian, banyak rekan-rekan Valls menolak sarannya itu.

"Tidak ada kebutuhan untuk membuat undang-undang tentang jilbab di universitas," kata Thierry Mandon, menteri pendidikan tinggi. Dia mengatakan siswa sudah dewasa, dan karena itu mereka "memiliki hak untuk mengenakan jilbab. Jilbab tidak dilarang dalam masyarakat Prancis. "

NajatVallaud-Belkacem, menteri pendidikan, mengatakan dia tidak mendukung pelarangan jilbab di universitas, dan  menambahkan bahwa siswa sudah cukup dewasa dengan "kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama" untuk melakukan apa yang mereka inginkan.

"Universitas kita juga memiliki banyak mahasiswa asing. Apakah kita akan melarang akses mereka karena dalam budaya mereka ada jenis pakaian tertentu? "katanya.

Abdallah Zekri, anggota Dewan Muslim Perancis (CFCM - Le Conseilfrançais du cultemusulman), menolak anggapan bahwa mayoritas Muslim di negara itu harus membuktikan kemampuan mereka untuk menjadi warga Prancis sebagaimana mestinya.

"Kami muak dengan  stigma ... [dan] wacana populis ini," kata dia kepada saluran TV Perancis, menurut Guardian. (kav)

Editor : Eben E. Siadari