Perempuan Tujuh Provinsi Tidak Terwakili di DPR

Tris perempuan berisia 64 tahun berangkat bekerja dari rumahnya yang terendam lumpur lapindo di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (21/5). Tris yang bekerja sebagai kuli angkut itu memilih bertahan hidup di rumahnya yang terendam lumpur lapindo selama dua tahun terakhir karena tidak memiliki tempat tinggal lain. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan tujuh provinsi tidak memiliki wakil perempuan di DPR hasil Pemilu Legislatif 2014.

“Tujuh provinsi yang tidak memiliki wakil di DPR adalah Aceh, Papua Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Bangka Belitung,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Senin (26/5).

Karena itu, Linda mengatakan akan mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri dan pimpinan partai politik supaya pemerintahan dan DPR periode berikutnya bisa membuat kebijakan yang memungkinkan perempuan lebih banyak terwakili di parlemen.

Linda mengatakan tidak terwakilinya perempuan di tujuh provinsi itu merupakan sebuah kemunduran karena sebelumnya seluruh provinsi memiliki wakil perempuan di DPR.

Secara umum, Linda mengatakan jumlah calon anggota legislatif perempuan yang lolos ke Senayan juga menurun. Pemilu Legislatif 2014 hanya menghasilkan 97 kursi atau 17,32 persen untuk anggota legislatif perempuan.

“Hasil itu berbanding terbalik dengan Pemilu 2009 yang naik signifikan. Saat itu, perempuan mendapatkan 103 kursi atau 18,3 persen di DPR,” tuturnya.

Mengenai menurunnya jumlah perempuan yang terpilih di DPR, Linda mengatakan tidak adanya partai politik yang meraih suara 20 persen menjadi salah satu penyebab.

“Biasanya caleg perempuan menempati nomor urut tiga, sehingga peluangnya untuk lolos lebih kecil. Pada 2009, Partai Demokrat yang menang signifikan menyumbangkan cukup banyak anggota legislatif perempuan,” katanya.

Menurut Linda, sistem proporsional terbuka dengan suara mayoritas, selain tidak menjamin kepastian kebijakan afirmasi 30 persen perempuan di legislatif juga mendorong persaingan yang tidak sehat dan berdampak pada praktik politik transaksional.

“Politik transaksional itu salah satu sebab caleg perempuan kalah dari caleg laki-laki. Caleg perempuan biasanya enggan melakukan politik uang atau politik transaksional,” ucapnya. (Ant)