Peringatan Hari Ibu, Apresiasi Perjuangan Perempuan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara puncak Peringatan Hari Ibu yang digelar di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Senin (22/12).

Informasi dari Biro Pers Kepresidenan di Jakarta, Senin pagi, menyebutkan Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo diagendakan menghadiri perhelatan yang dimulai pukul 10.00.

Dari acara puncak Peringatan Hari Ibu, Presiden juga dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan delegasi parlemen Republik Korea di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Senin siang.

Peringatan Hari Ibu dirayakan anggota masyarakat di berbagai daerah dengan sejumlah acara, bahkan ada yang melakukannya sebelum 22 Desember.

Belasan ibu yang tergabung dalam Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Wilayah Jawa Tengah, misalnya, memperingati Hari Ibu dengan melaksanakan kegiatan menyusui anak-anaknya.

Aksi yang digelar di kawasan Car Free Day Semarang, Minggu (21/12) itu, sekaligus menjadi ajang kampanye pentingnya pemberian air susu ibu.

Ketua AIMI Jawa Tengah Rachmadani menilai masih banyak pandangan tentang kelaziman pemberian makanan untuk bayi. "Tak sedikit yang justru memberi asupan selain ASI," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan, Peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan setiap 22 Desember merupakan apresiasi perjuangan perempuan. "Apresiasi perjuangan perempuan dan gerakan Kongres Perempuan pada 22 Desember 1928," kata Yohana Yembise di Jakarta, Jumat (19/12).

Peringatan Hari Ibu 2014, ujar dia, mengusung tema "Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian".

Pemerintah Harus Pastikan Kualitas Kalangan Ibu

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati mengemukakan peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan kualitas kalangan ibu di Indonesia.

"Target Millenium Development Goals (MDGs) pada 2015 semestinya dapat terlaksana dengan baik di pemerintahan Jokowi," katanya melalui pesan elektronik yang diterima satuharapan.com di Jakarta, Senin ini.

Okky menambahkan, target penurunan angka kematian anak ditargetkan mengurangi 2/3 rasio kematian anak balita serta meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi 2/3 rasio kematian ibu. "Pemerintahan Jokowi harus memastikan target MDGs pada 2015 tercapai dengan baik," katanya.

MDGs juga mendorong adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. "Hal ini harus diterjemahkan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi," katanya.

Gagasan pengurangan jam kerja oleh pemerintahan Jokowi untuk kaum perempuan tampaknya memang memihak kepada kaum ibu, "Namun, diam-diam ide tersebut memukul mundur praktik kesetaraan gender."

Yang dikesankan, kata dia, urusan mendidik anak hanya menjadi tanggung jawab ibu. Jika memang ada niat memberi hak istimnewa kepada perempuan, menurut Okky, lebih baik pemerintah menambah alokasi cuti kepada perempuan. Mengurangi jam kerja, justru akan menutup peluang bagi para ibu profesional menduduki posisi setara dengan laki-laki di tempat kerja."

Legislator dari Dapil DKI Jakarta II (Jaksel dan Luar Negeri) itu juga mengatakan bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada 2020-2030 harus dari sekarang dipersiapkan pemerintah. Salah satu cara untuk memastikan bonus demografi dengan memastikan kesehatan para ibu.

"Amanat konstitusi dalam menjunjung hak asasi manusia dalam kenyataannya, kaum perempuan justru paling banyak menjadi korban," katanya.

Dia mencontohkan nasib yang menimpa asisten rumah tangga, tenaga kerja wanita, hingga praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). "Fakta di lapangan ini harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum," katanya.

Ia menambahkan peran ibu dalam menyiapkan generasi ke depan itu sangat vital. "Ancaman bonus demografi seperti HIV/AIDS, narkoba dan miras harus diantisipasi serius oleh pemerintah dan kaum ibu sendiri," katanya. (Ant)

Editor : Sotyati