Perlu Sail Danau Toba untuk Pembangunan Holistik

J AKARTA, SATUHARAPAN.COM – Asisten Deputi Bidang Perubahan Iklim Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), Togap Simangunsong mengatakan perlunya opsi Sail Danau Toba dalam rangka memulihkan kerusakan lingkungan maupun sosial masyarakat Danau Toba, Sumatera Utara. Gagasannya tersebut merupakan contoh konkrit dari benchmarking, seperti Sail Bunaken (2009), Sail Wakatobi (2011), Sail Raja Ampat (2014) yang mana merupakan event maritim terbesar di Indonesia yang sudah diselenggarakan pemerintah.

Gagasan tersebut ia sampaikan dalam kesempatan menjadi pembicara di acara bertema “Revolusi Mental Menyongsong Satu Abad Pembangunan Danau Toba Menuju Kota Berkat di Atas Bukit” yang diselenggarakan atas kerja sama Yayasan Pencinta Danau Toba dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) di FK UKI, Cawang, Jakarta Timur, Senin (6/10).

“Kita harus lakukan benchmarking seperti yang dilakukan provinsi lain, Sail Raja Ampat, Sail Wakatobi, dll, di mana semua kementerian maupun sektor-sektor pemerintahan yang ada di Jakarta melakukan pembangunan secara keroyokan atau serempak. Bukan pembangunan sporadis seperti yang dilakukan sekarang, baru dibangun, tidak beberapa lama sudah rusak atau menghilang,” Togap mengungkapkan.

Dia kemudian menguraikan mengenai kondisi Bunaken, Manado, Sulawesi Utara, yang pada sebelumnya lingkungan di sana sudah rusak, misalnya terumbu karang yang patah atau dicuri sehingga populasi ikan-ikan semakin menurun. Tetapi setelah pembangunan melalui berbagai aspek kehidupan dalam Sail Bunaken itu, saat ini Bunaken dapat kembali menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Ada lebih kurang 23 lembaga negara yang melakukan pembangunan mulai dari kementerian, pemerintah tingkat provinsi sampai kabupaten/kota, beberapa diantaranya yaitu kementerian pendidikan, sosial dan budaya, pariwisata, pekerjaan umum (infrastruktur), perumahan rakyat (membangun kampung), perikanan dan kelautan (menata budidaya ikan), dan lain sebagainya yang kesemuanya itu dilakukan secara simultan. Inilah yang dilakukan di Sail Bunaken dan Sail Raja Ampat kemarin.

Lebih jauh Togap menjelaskan, Tapanuli yang sebentar lagi akan menjadi provinsi, dengan demikian di Danau Toba akan ada kependingan dua daerah/provinsi, yakni Sumatera Barat dan Tapanuli. Maka, pemerintah pusat ke depannya perlu menyelenggarakan kerja sama antar dua provinsi tersebut dalam upaya pelestarian lingkungan maupun sosial masyarakat di Danau Toba.  

Pembangunan Danau Toba sebagai geopark warisan dunia, perlu dilakukan benchmarking seperti yang sudah dilakukan di tempat lain. Bagaimanapun juga, benchmarking tersebut akan menggunakan uang negara, maka harus ada konsep pembangunan jangka menengah.

“Konsep sudah masuk tinggal ditandatangani di DPR, tunggu DPR yang baru siap. Kemudian melakukan benchmarking, sampai membuat puncak acara. Usulan konkrit kami untuk pemerintah bisa mengusung konsep Danau Toba Truly Geopark, seperti Mahathir Mohamad (Perdana Menteri Malaysia) yang mengusung Malaysia Truly Asia,” ia menandaskan.

Editor : Bayu Probo