“Perombakan Menteri Konsekuensi dari Nama Kabinet Kerja”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak bekerja sesuai harapan. Sehingga, reshuffle atau perombakan kabinet merupakan tindakan yang logis untuk dilakukan Presiden Jokowi saat ini.

"Menurut saya ada konsekuensi logis dari nama Kabinet Kerja, yakni harus bekerja dengan profesional. Kalau dalam perjalanannya tak sesuai harapan masyarakat maka menjadi hak prerogatif Presiden untuk mengevaluasi maupun mengganti," kata Siti dalam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/5).

Menurut dia Kabinet Kerja saat ini jauh dari program Nawa Cita yang didengungkan Presiden Jokowi. Banyak pula nada kekecewaan dari masyarakat atas buruknya kinerja kabinet.

"Masyarakat saat ini belum merasakan program Nawa Cita Jokowi, yang ada hanya kekecewaan karena kenaikan harga-harga. Legitimasi Pemerintah anjlok, maka Presiden perlu melakukan recovery atas legitimasi tersebut," ujar Siti.

Soal menteri mana saja yang perlu dievaluasi, Siti Zuhro menyatakan seluruh anggota Kabinet Kerja harus dievaluasi tanpa melihat kepentingan kelompok maupun subjektivitas dari masing-masing menteri.

"Saat mengevaluasi kinerja menteri, maka sekat-sekat kepentingan kelompok menjadi tidak relevan. Evaluasi harus dilakukan tanpa membeda-bedakan siapa menterinya. Evaluasi harus berdasarkan kompetensi, profesionalitas dan kinerja dari menteri tersebut," ucap Siti.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja