Perombakan SKPD, Ahok dan Djarot Tak Satu Suara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Guberur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana melakukan perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setelah persoalan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) selesai. Rencana ini diungkapkannya Rabu (22/4) malam untuk mengeliminasi oknum-oknum pejabat pemerintah yang bermain nakal.

“Kita mau rombak SKPBD begitu APBD masuk. Ini kan menunggu APBD. Kalau saya potong, yang ribut sama saya banyak. Harus satu-satu diselesaikan. Kita lagi susun untuk evaluasi. Bulan ini sebetulnya, tapi kayaknya nggak keburu deh,” ujar Ahok setelah dikonfirmasi kembali di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (23/4) siang.

Namun demikian, Ahok memastikan beberapa SKPD tidak akan terdampak perombakan, seperti pada Dinas Bina Marga, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Kebersihan.

Tak senada dengan Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan perombakan pejabat SKPD perlu pertimbangan yang matang.

“Kita harus bijak mengevaluasi seluruh kinerja karena APBD baru disahkan kemarin. Artinya mereka  belum bisa kita ukur kinerjanya scara maksimal karena angaran juga belum cair. Peyerapan anggaran saja masih sekitar satu persen. Makanya kita lihat kalau saya pribadi, evaluasi keseluruhan harus bijak karena banyak di antara mereka yang belum dapat bekerja secara maksimal,” ujar Djarot kepada satuharapan.com.

Djarot pun belum dapat memastikan apakah perombakan akan dilakukan Mei mendatang. Namun, ia mengatakan evaluasi akan tetap dilakukan untuk mengawal kinerja pejabat-pejabat SKPD ini.

Bagaimana kita bisa mengevaluasi kalau mereka hanya melaksanakan tugas-tugas rutin saja selama APBD belum disetujui.

“Kalau prombakan pejabatnya, belum karena ini terlalu prematur,” kata dia.

Djarot pun meminta agar PNS merasa tak was-was dan tertekan dengan adanya evaluasi ini serta tetap fokus melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

“Kami akan mengevaluasi secara bijak,” kata Djarot.

Selama empat bulan, dihitung sejak Januari 2015, Djarot menilai gambaran evaluasi yang masuk masih sangat minim karena para pejabat ini belum bekerja maksimal. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja