Perpres Anti Kriminalisasi Pejabat Diharapkan Percepat Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pejabat pemerintah harus mulai membantu percepatan pembangunan infrastruktur, setelah adanya penerbitan Perpres (Peraturan Presiden) maupun Inpres (Instruksi Presiden) anti-kriminalisasi pejabat.

"Selama ini kita dengar, pejabat ada yang ketakutan padahal baru memulai tender. Oleh sebab itu nanti kita terbitkan Perpres dan Inpres yang tujuannya bukan hanya mempercepat pembangunan infrastruktur tapi juga projek pemerintah,” kata  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Jumat (3/7).

Sofyan menambahkan Perpres anti kriminalisasi pejabat terkait percepatan pembangunan projek infrastruktur, akan bersinergi dengan Perpres yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk mempermudah perizinan. “Sekarang Perpres dan Inpres itu meminta, kalau perizinan bisa digabung maka digabung saja. Misal izin amdal dengan izin lokasi, karena akan mempermudah, lagipula kendalanya saat ini masih di birokrasi, regulasi dan perizinan,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, ada juga penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa memutuskan kemungkinan adanya pelanggaran administrasi dalam proses percepatan pengadaan barang dan jasa terkait pembangunan infrastruktur.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan penerbitan aturan tersebut secara tidak langsung memberikan kenyamanan kepada penanggung jawab projek infrastruktur agar memiliki keberanian dalam melakukan proses lelang.

"Paling tidak Perpres itu memberikan penjelasan bahwa kebijakan itu tidak harus dikriminalisasi, karena kalau dikriminalisasi orang tidak mau membuat kebijakan dan lama-lama tidak ada yang mau jadi pejabat di negeri ini," kata Bambang. (Ant)

Ikuti berita kami di Facebook

Editor : Eben Ezer Siadari