Personel Gabungan Amankan Demo Peduli Freeport

TIMIKA, SATUHARAPAN.COM - Sebanyak 360 personel gabungan Polres Mimika, Brimob Batalyon B Polda Papua dan TNI dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi massa yang tergabung dalam wadah "Gerakan Solidaritas Peduli Freeport" di Timika, Kamis (23/3).

Kabag Ops Polres Mimika I Nyoman Punia di Timika, Kamis, mengatakan pengamanan dilakukan mulai dari titik kumpul di Alun-alun Kuala Kencana.

Dari Kuala Kencana, massa bergerak menuju Kantor Bupati Mimika di SP3 dengan dikawal anggota Satlantas dan Satuan Perintis Polres Mimika.

Setelah menyampaikan orasi di halaman Kantor Bupati Mimika sekitar 10 menit, massa yang berkendaraan sepeda motor dan mobil melanjutkan konvoi menuju Bundaran Timika Indah.

Di lokasi itu, massa lainnya yang berasal dari karyawan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya serta perwakilan masyarakat sudah menunggu untuk bergabung dalam aksi demonstrasi.

"Kami memperkirakan jumlah peserta aksi demonstrasi Gerakan Solidaritas Peduli Freeport sekitar 1.200 - 1.500 orang. Kami mengimbau agar mereka menyampaikan aspirasi secara damai dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Nyoman.

Juru bicara Gerakan Solidaritas Peduli Freeport Frederic Magai meminta pemerintah segera memberi kepastian terhadap kelangsungan operasi pertambangan PT Freeport di Tembagapura, Mimika, Papua agar tidak ada lagi karyawan yang di-PHK dan dirumahkan (forelock).

Semenjak Freeport tidak lagi mendapat izin ekspor konsentrat dari pemerintah, total karyawan yang telah di-PHK dan dirumahkan sudah mencapai lebih dari 3.000 orang.

Gerakan Solidaritas Peduli Freeport juga mengecam oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro di Mimika yang secara diam-diam ke Jakarta melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk menuntut bagian saham dan kepentingan politis lainnya.

"Kalau ada kelompok yang berseberangan dengan kami hadir dalam aksi ini, silakan keluar dari barisan. Kami tidak mau perjuangan kami yang murni ini dikotori oleh kepentingan-kepentingan tertentu," kata Frederic.

Aksi demonstrasi Gerakan Solidaritas Peduli Freeport juga melibatkan pengurus dua lembaga adat di Mimika yaitu Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Yayasan Hak Azasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK) serta sejumlah paguyuban atau kerukunan keluarga di Timika.

Massa peserta aksi demonstrasi membentangkan spanduk aspirasi mereka di pagar bundaran Tugu Perdamaian Timika Indah.

Selain itu mereka mengancam akan menutup kantor Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika jika tuntutan untuk menormalisasikan Freeport tidak segera dijawab oleh pemerintah pusat.

"Kami akan tutup kantor sentra pemerintahan kalau pemerintah pusat tidak segera normalisasi kembali Freeport hingga 120 hari batas waktu berakhir," kata Mikhael Adii, juru bicara aksi demo saat menyampaikan orasi di halaman kantor Sentra Pemerintah Kabupaten Mimika. 

Ia mengatakan Freeport dan karyawan selama ini telah memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah termasuk pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah pembangunan kantor Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Mereka juga mengungkapkan kekecewaan lantaran menilai Bupati Mimika Eltinus Omaleng tidak konsisten mengikuti kesepakatan bersama untuk menyampaikan aspirasi mereka pada aksi demo pertama pada 17 Februari lalu yang dipusatkan di kantor Sentra Pemerintah Kabupaten Mimika. 

"Kami kecewa dengan Pak Bupati. Ia pergi sendiri ke Jakarta dan memperjuangkan kepentingan pribadi dengan minta saham. Bupati malah katakan tidak mengenal kami," tuturnya.

Mereka juga meminta pemerintah pusat hingga daerah untuk tidak mempolitisir persoalan di antara Freeport dan pemerintah pusat. (Ant)