Pertanian Jadi Fokus di Perundingan Post-Bali Work Programme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan sektor pertanian menjadi isu utama dalam perundingan Post-Bali Work Programme (PBWP) di World Trade Organization (WTO).

Pembahasan PBWP ini merupakan upaya WTO sebagai gerbang bagi penyelesaian perundingan Doha Development Agenda (DDA) yang nantinya akan disahkan pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke 10 WTO akhir tahun ini di Nairobi, Kenya.

“Pemerintah Indonesia tetap tegas menempatkan pertanian sebagai sektor strategis dalam perundingan Putaran Doha, karena sektor ini masih menjadi sumber mata pencaharian bagi mayoritas tenaga kerja di Indonesia,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dalam International Workshop On Post-Bali Work Programme di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Jumat (29/5).

Kemudian, Rachmat menambahkan bahwa alasan lain isu pertanian ini sangat penting untuk diangkat karena perannya sebagai sektor strategis ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mitigasi dampak perubahan iklim dan pembangunan.

 Oleh karena itu, Rachmat juga menilai perlu adanya keterlibatan para stakeholders dalam proses implementasi Paket Bali dan perundingan PBWP.

Post-Bali Work Programme

Post-Bali Work Programme merupakan salah satu keputusan dalam KTM ke-9 di Bali yang diharapkan selesai perumusannya pada Desember 2014. Namun, karena sulitnya negara anggota WTO mencapai kesepakatan mengenai isu apa saja yang akan diprioritaskan masuk ke dalam PBWP, pertemuan Special General Council WTO pada 27 November 2014 sepakat untuk mengundurkan tenggat waktu menjadi Juli 2015.

Hingga saat ini para perunding di markas besar WTO di Jenewa berusaha agar perumusan paket PBWP dapat disepakati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar dapat disahkan dalam KTM ke-10 di Nairobi dan untuk selanjutnya dapat menjadi landasan atau modal penyelesaian DDA secepat mungkin.

International Workshop On Post-Bali Work Programme melibatkan berbagai kementerian teknis di Indonesia khususnya yang tergabung dalam Tim Nasional Perunding Perdagangan Internasional (Timnas PPI) serta Satuan Tugas perundingan isu-isu Pertanian (Satgas G-33). Dalam acara ini hadir pula narasumber dari lembaga internasional dan tenaga ahli yang banyak mengikuti perkembangan perundingan di WTO.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja