Pertemuan G-20, Menlu RI Serukan Pemulihan Kepercayaan pada Multilateralisme

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menghadiri Pertemuan Para Menteri Luar Negeri G-20 yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, hari Rabu (25/9).

Dalam pidatonya, Retno menyampaikan kekhawatirannya terhadap tanda- tanda kegagalan multilateralisme yang semakin terlihat, termasuk perpecahan tata kelola global, menurunnya kepercayaan antara negara-negara, dan ketidakmampuan sistem internasional dalam merespons tantangan-tantangan baru.

“Kegagalan multilateralisme akan berdampak signifikan dan berpotensi membawa dunia menuju masa di mana kekuatan mendominasi keadilan,” kata Retno.

Retno menyoroti situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Palestina sebagai contoh nyata rapuhnya sistem multilateral saat ini. Genosida di Gaza dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, menurut Retno, menjadi pengingat akan urgensi penegakan hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara konsisten dan tanpa standar ganda.

“Kita tidak boleh biarkan apa yang terjadi di Ukraina, di Gaza, di Tepi Barat dan di Lebanon menjadi norma (internasional) baru,” kata Retno.

Meski demikian, Retno tetap optimis bahwa multilateralisme masih bisa diperbaiki. “Peran G-20 strategis untuk mengembalikan kepercayaan terhadap sistem multilateral dan memperkuat tata kelola global yang inklusif dan adil,” kataRetno.

Retno menyebutkan perlu adanya keterwakilan yang lebih baik dalam tata kelola global. Reformasi harus dilakukan agar sistem ini lebih inklusif, representatif, dan efisien, dengan memperhatikan realitas dunia saat ini di mana negara-negara Global South mewakili 85 persen populasi dunia dan memiliki kontribusi ekonomi yang semakin besar.

Juga pentingnya memajukan kepercayaan strategis dan keadilan. Kepercayaan hanya dapat dipulihkan jika tindakan-tindakan yang diambil negara maju sesuai dengan kewajiban mereka, terutama terkait dengan pendanaan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dia menegaskan bahwa diperlukan upaya nyata untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen global dan tindakan nyata di lapangan.

Perlu adaptasi terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul, termasuk kebutuhan akan kerangka baru untuk tata kelola digital, regulasi siber, dan kecerdasan buatan (AI). Hal ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat dinikmati oleh semua pihak, bukan hanya segelintir orang. Selain itu, aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim juga harus ditingkatkan.

Dalam konteks ini, Indonesia mendukung “G-20 Call to Action on Global Governance Reform” yang berfokus pada upaya memodernisasi tata kelola global agar lebih siap menghadapi tantangan abad ke-21, serta memastikan bahwa sistem tersebut lebih adil dan inklusif bagi semua negara.​​

Editor : Sabar Subekti