Pertemuan Menhub-Kepala Daerah Agar Tepat Sasaran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pertemuan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan seluruh kepala daerah bertujuan, agar program pembangunan infrastruktur di sektor perhubungan di masing-masing daerah dapat berjalan sesuai antara pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah, sehingga tepat sasaran.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam keterangan tertulis di Jakarta, hari Senin (15/2) mengatakan, pertemuan dengan para gubernur tersebut, dimaksudkan untuk mensinkronkan program transportasi, antara pemerintah pusat dengan daerah, serta untuk mendapatkan masukan dari pemerintah daerah untuk penyusunan RAPBN 2017.

Pada pertemuan yang dibagi menjadi empat sesi tersebut, Jonan memaparkan pelaksanaan program transportasi di seluruh provinsi yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.

Jonan juga, mempersilakan para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), untuk menyampaikan secara rinci lokasi pembangunan Sub Sektor Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan sekolah-sekolah di masing-masing provinsi, beserta dengan besaran anggarannya.

Jonan mengatakan, para Gubernur memberi masukan untuk RAPBNP 2016 dan RAPBN 2017 di antaranya kelanjutan program pengadaan bus "bus rapid transit" (BRT), pembangunan pelabuhan penyeberangan di wilayah timur Indonesia, pengalihan terminal tipe A dan jembatan timbang ke Kemenhub, optimalisasi UPP terutama yang akan menjadi BLU (Badan Layanan Umum), dengan menambah alat bongkar muat, perbaikan peralatan navigasi dan pengadaan kembali kapal patroli.

"Pembangunan ataupun pengembangan infrastruktur perhubungan, yang menjadi pembahasan kegiatan strategis antara lain, pembangunan rambu dan marka jalan pada jalan - jalan nasional, pelabuhan yang harus diselesaikan, dan pengembangan bandara di masing-masing wilayah," katanya.

Menurut dia, para Gubernur juga sepakat untuk memperpanjang landas pacu bandara-bandara di beberapa daerah sampai dengan tahun 2018, menjadi minimal 2.400x45/pcn minimal 40 atau 1.600x23/pcn minimal 20, dengan taxiway dan apron serta terminal yang memadai.

Dikonfirmasi secara terpisah, para Gubernur yang hadir dalam pertemuan mengapresiasi undangan dari Menteri Perhubungan tersebut, karena dapat mengetahui berapa anggaran sektor transportasi yang dianggarkan Kemenhub terhadap daerahnya, bahkan mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kemenhub dalam rangka mengembangkan sektor transportasi di daerahnya.

Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin mengatakan, pertemuan yang digagas Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan ini dapat menjadi wadah bagi daerah, untuk menyampaikan permintaan atau usulan terkait pembangunan dan pengembangan sektor transportasi di daerahnya.

Alex menjelaskan, pertemuan tersebut membahas seputar rencana pembangunan transportasi di tahun 2016 dan kedepannya, diantaranya rencana pemasangan guardrail dan marka jalan di provinsi Sumatera Selatan, pembangunan kereta api trans Sumatera yang menyambungkan Palembang dengan Jambi, dan usulan membangun dua bandara di Sumatera Selatan, yaitu Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam dan Bandara Banding Agun.

Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assegaff berharap pertemuan tersebut diikuti oleh kementerian lain, sehingga program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dapat sejalan.

Dalam pertemuan tersebut, Assegaff berdiskusi, tentang program-program pembangunan infrastruktur perhubungan, antara lain pemberian bantuan kapal rede untuk transportasi laut, dan pengembangan bandara-bandara di kawasan yang dipimpinnya

"Tahun ini, kami diberikan 10 kapal rede, yaitu kapal angkut penumpang antar pulau. Kapal ini cocok dengan wilayah Maluku yang merupakan wilayah laut namun tidak memiliki dermaga. Dengan kapal ini kami yakin, persoalan transportasi laut di Maluku sudah aman 90 persen," katanya.

Terkait pengembangan bandara, Said Assegaff berdiskusi tentang perpanjangan runway, atau landasan pacu dari yang semula 500-700 meter menjadi 1.500 meter.

Hal ini, menurut dia, memiliki arti penting bagi masyarakat di wilayah Timur Indonesia, karena dengan perpanjangan landasan pacu tersebut Assegaf berharap dapat didarati pesawat tipe ATR, yang memuat penumpang lebih banyak.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau yang biasa dipanggil Aher, menyampaikan pembahasan transportasi Jawa barat yang dikemukakan kepada Menhub Jonan salah satunya tentang Bandara Kertajati.

Aher mengemukakan, nantinya akan dibentuk tim untuk menindaklanjuti pengalihan pembiayaan Bandara Kertajati dari APBD melalui BUMD dan mitra strategis ke APBN Kementerian Perhubungan.

Sejalan dengan hal tersebut, Menhub Jonan menyatakan Bandara Kertajati diusahakan akan masuk dalam RAPBN 2017 karena merupakan proyek strategis nasional dan menjadi penugasan pemerintah pusat.

Sementara Gubernur Jawa Timur Sukarwo yang juga hadir, usai pertemuan mengatakan pertemuan dengan Menhub membahas transportasi darat, laut, dan udara di Jawa Timur.

"Untuk transportasi udara membahas calon proyek bandara Kangean dan usulan Purboyo, sebagai pengganti bandara Abdurrahman Saleh. Kangean telah mendapat persetujuan pemanfaatan lahan oleh pemilik yaitu PTPertamina (Persero)," katanya.

“Usulan Purboyo di Malang Selatan sebagai pengganti Bandara Abdurrahman Saleh, sehingga bisa mempercepat distribusi barang dan orang dan lebih efisien,” kata Sukarwo.

Ia mengatakan, terkait transportasi perkeretaapian Jawa Timur membahas jalur ganda yang dimulai dari Surabaya tahun 2016, dan diharapkan selesai paling lambat tahun 2018.

Pertemuan Menteri Perhubungan dengan para kepala daerah 34 provinsi Indonesia, merupakan upaya Kementerian Perhubungan, mendukung Nawa Cita yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam sektor transportasi.

Kementerian Perhubungan, telah memiliki empat fokus kerja, yakni peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas, dan tata kelola serta regulasi. Untuk mewujudkannya, Kemenhub mengalokasikan anggaran tahun 2016, sebesar Rp 48,46 triliun dengan fokus kerja untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi Rp 12,501 triliun, peningkatan kualitas pelayanan Rp 5,501 triliun, kapasitas Rp 22,443 triliun dan tata kelola dan regulasi/dukungan manajemen Rp 8,020 triliun. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja