Pertemuan Partai Komunis RRT akan Bahas Reformasi Pembangunan

BEIJING, SATUHARAPAN.COM – Pertemuan para pemimpin Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok (RRT) akan digelar dalam rangka membahas rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan dan reformasi di bidang sosial.

Menurut Xinhua,dengan mengutip pernyataan resmi partai pada Selasa (13/10), pertemuan akan dipimpin Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis, Xi Jinping yang  sekarang  menjabat presiden. Pertemuan akan digelar mulai dari Senin (26/10)  sampai dengan Kamis (29/10) di Beijing.  

Dalam pernyataan resmi partai tersebut, selama lima tahun (2011-2015), Tiongkok menghadapi lingkungan internasional yang rumit dan perlunya reformasi untuk memastikan pembangunan dan stabilitas. Di bawah kepemimpinan Partai Komunis, masyarakat Tiongkok membuat kemajuan besar.

Dalam pertemuan besar nanti akan mengefektifkan Biro Pengawas Partai yang akan mengimplementasikan  disiplin di semua tingkatan sehingga menggunakan aturan baru untuk membangun mekanisme pemerintahan yang anti korupsi.

“Sementara pembangunan ekonomi akan menjadi tugas utama, pendekatan yang berpusat pada rakyat akan dipekerjakan di 2016-2020 rencana, dengan perkembangan demokrasi rakyat, jaminan keadilan sosial dan keadilan melalui penegakan hukum dan dorongan untuk inovasi,” demikian pernyataan tersebut.

Partai Komunis RRT berharap setelah pertemuan tersebut maka anggota dapat  mewujudkan misi Partai yakni disiplin sebagai kunci untuk pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Anti Korupsi Tiongkok

Beberapa bulan yang lalu, Wang Qishan, Ketua Komisi Disiplin Partai Komunis RRT mengemukakan kampanye anti korupsi yang dilancarkan oleh pemimpin Tiongkok Xi Jinping setelah ia naik ke tampuk kekuasaan di akhir 2012, akan berlangsung selamanya.

Setelah memulai dengan cara tradisional dengan menyasar beberapa musuh politik potensial atau asli, kampanye diperlebar ke pemerintah provinsi, BUMN, militer dan stasiun penyiaran milik pemerintah.

Operasi telah menjatuhkan dua mantan pemimpin RRT yaitu Hu Jintao dan Jiang Zemin. Komisi Wang telah mengirim tim pengawas untuk menyelidiki pemerintah daerah dan industri.

Dalam kesempatan terpisah,  Perdana Menteri RRT Li Keqiang fokus pada pentingnya pemerintahan yang bersih, manajemen ketat aset publik dan melawan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk "zona abu-abu" menyangkut pengujian dan persetujuan administratif.

Li mengemukakan korupsi masih membayangi pemerintah di beberapa sektor, terutama karena minoritas pejabat yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan izin dan memberikan keuntungan. 

“Setiap pengeluaran  pemerintah harus diawasi dan diaudit secara ketat,” kata Li Keqiang.  (xinhuanet.com/bbc.com)

Editor : Bayu Probo