Loading...
EKONOMI
Penulis: Putu Ayu Bertyna Lova 12:22 WIB | Rabu, 29 Mei 2013

Pertumbuhan Ekonomi Menurun, Subsidi BBM jadi Perdebatan

Raker Komisi XI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (dok: Ayu B. Lova)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukan penurunan. Kesimpulan ini terlihat pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013  triwulan ke-2 yang menunjukkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi ke persentase 6,2 persen dari pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2013 sebesar 6,8 persen.

Salah satu komponen utama yang menjadi indikator penurunan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri ini adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini pulalah yang menjadi perdebatan pada Rapat Kerja (Raker) Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Pemerintah.

Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, telah mengadakan Raker dengan Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri dan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo di Gedung DPR RI pada Selasa (28/5) kemarin. Agenda rapat membahas mengenai pokok-pokok RAPBN-P 2013. Kali ini yang dibahas adalah Asumsi makro RAPBN 2013.

Dalam APBN 2013 ini yang menjadi fokus pembahasan hanya dua hal, yaitu penggunaan subsidi minyak yang tidak tepat sasaran dan lifting minyak yang tidak menunjukan performa yang bagus.

Kedua hal inilah yang dinilai mempengaruhi APBN secara keseluruhan. Karena kedua hal ini akan sangat berpengaruh pada tingkat inflasi dan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dollar. Karena impor minyak akan menyebabkan Pertamina yang diberikan kuasa melakukan impor, membutuhkan jumlah dollar yang cukup besar sehingga pasti akan berpengaruh pada nilai kurs Rupiah terhadap dollar.

Rencana kenaikan harga BBM yang sudah sering digadang-gadang oleh pemerintah pun turut menjadi faktor pembahasan utama. Dalam hal ini salah satu anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Edison Betaubun, mengatakan “Jika harga BBM tetap dinaikan, itu tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan di DPR. Kenaikan harga BBM adalah kewenangan pemerintah sepenuhnya.”

Ini karena subsidi energi yang pada triwulan pertama APBN-P 2013 ditetapkan sebesar 274,7 triliun Rupiah, kemudian naik menjadi 309,9 trilyun Rupiah pada triwulan ke-2. Itu berarti terdapat selisih sebesar 35,2 triliun Rupiah. Dengan perincian subsidi BBM, LPG, BBN naik sebesar 16,1 triliun Rupiah dan subsidi listrik yang naik sebesar 19 triliun Rupiah.

Editor : Wiwin Wirwidya Hendra


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home