Perumahan Mewah Wajib Kelola Sampah Swadaya

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Apartemen dan perumahan mewah di Jakarta Barat harus sudah mulai melakukan pengelolaan sampah sendiri. Pembuatan bank sampah akan membuat sampah bisa lebih bernilai ekonomis.

Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat, Sarifudin, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya bakal membuat pengaturan sampah business to business, sehingga nantinya pengelolaan sampah seperti di apartemen dan perumahan mewah dikelola swasta.

"Tapi secara terkonsep dan tersistem. Jadi setiap apartemen dan perumahan mewah di Jakbar wajib mengelola sampah supaya bernilai rupiah. Nah, kita tinggal regulasi saja," katanya, Jumat (23/10).

Memang diakui Sarifudin, untuk penerapan sistem tersebut di keseluruhan apartemen dan perumahan mewah di Jakarta Barat saja, tidak bisa dilakukan sekejap. Perlu sosialisasi dan juga kerja keras untuk menjalankannya.

"Makanya saya bilang, buat bank sampah, buat bank sampah, dan buat bank sampah. Tanpa itu swasta juga tidak bisa berjalan," katanya.

Dalam sehari, wilayah Jakarta Barat menghasilkan 1.574 ton sampah yang terkumpul dari delapan kecamatan. Dari angka itu, wilayah Kecamatan Tambora tercatat sebagai penyumbang sampah terbanyak, dengan 300 ton per hari.

Basuki Ajak Pemkot Bekasi Atasi Sampah Bersama

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengatur bersama persoalan sampah. Karena perlu dukungan semua pihak untuk menyelesaikan masalah sampah di Ibukota.

"Kita atur bersama. Ini kan Jakarta memang persoalan bersama. Kita atasi bersama. Kalau truknya kurang, kita beli. Kalau truknya nggak boleh jalan malam, ya tangkap saja Dishub-nya," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/10).

Untuk bisa menyelesaikan masalah di Ibukota, Basuki berencana memperluas tanggung jawab. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan hibah, yang bertujuan untuk menunjang penyelesaian masalah yang ada.

"Saya sudah bilang Jakarta itu kita perluas. Perluas dalam arti kata tanggung jawab, biaya yang dikeluarkan buat Anda (Bekasi, Red)," katanya.

Menurut Basuki, jika Pemkot Bekasi berencana menutup Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, akan timbul masalah baru. "Kalau ditutup, seluruh Jakarta penuh sampah, ini jadi bencana nasional nantinya," kata Basuki.

Seperti diketahui, sebanyak enam unit truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta ditahan petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, karena menyalahi ketentuan operasional.

Perjanjian operasional yang dilanggar, berupa waktu pendistribusian sampah dari DKI menuju TPST Bantargebang, yang seharusnya berlangsung malam hari, tetapi dilakukan siang hari. (beritajakarta.com)

Editor : Sotyati