Peta Dukungan Berubah, PDIP Ikut Tolak Dana Aspirasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Peta dukungan agar Peraturan DPR RI tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 20 miliar per anggota dewan setiap tahun segera disahkan mendadak berubah, beberapa jam sebelum Rapat Paripurna DPR RI digelar.

Pasalnya, dalam Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (23/6), Fraksi PDI Perjuangan ikut bergabung dengan barisan Fraksi Partai Nasdem dan Hanura yang telah lebih dahulu menolak UP2DP.

Padahal dalam beberapa kesempatan, anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengkritisi aksi putar arah sejumlah fraksi di Parlemen yang menolak dana UP2DP. Dia menilai penolakan sejumlah fraksi atas dana aspirasi itu adalah aksi cari muka.

Sebab, menurut Hendrawan tidak ada satu pun ada pernyataan resmi menolak UP2DP dari masing-masing fraksi di DPR yang ditindaklanjuti dengan aksi menarik diri dari pembahasan. "Anda harus tahu psikologi politik. Fraksi yang menolak itu cari panggung saja. Mereka menerima," kata Hendrawan.

Dengan menyatakan menolak di hadapan publik, kata Hendrawan, fraksi dari partai tersebut akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Sekaligus, akan mendapatkan manfaat kalau rencana UP2DP itu nantinya malah disetujui. "Mereka menolak. Tapi kalau sudah disetujui mereka ikut menyetujui," ujarnya.

Kini hanya tinggal Fraksi PKS, PKB, PPP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat yang menyetujui agar Peraturan DPR tentang UP2 DPR segera disahkan ke dalam Rapat Paripurna DPR RI. Sementara Fraksi PAN, mengambil posisi menyetujui dengan syarat. Fraksi PAN memberi catatan UP2DP harus dilakukan sosialisasi lebih dahulu.

Editor : Sotyati