Petinggi Militer Armenia Tuntut PM Nikol Pashiyan Mundur

Pernyataan militer dikeluarkan setelah pemecatan seorang Wakil Staf Umum, dan itu dianggap oleh PM sebagai kudeta.

Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashiyan. (Foto: Armen Press).

YEREVAN, SATUHARAPAN.COM-Presiden Armenia, hari Kamis (25/2) mengatakan bahwa dia mengambil langkah mendesak untuk mengakhiri krisis politik setelah Perdana Menteri, Nikol Pashinyan, menuduh militer melakukan upaya kudeta.

“Saya menyerukan kepada semua orang, badan negara, lembaga penegak hukum, kekuatan politik, semua warga Negara, untuk mengendalikan diri dan menggunakan akal sehat. Setiap kata atau tindakan yang dianggap buruk akan meningkatkan ketegangan dan memperdalam krisis,” kata Presiden Armen Sarkisian, yang perannya sebagian besar bersifat simbolis, dalam sebuah pernyataan.

"Menegaskan kembali peran kepresidenan sebagai badan penyeimbang, saya mengambil tindakan segera untuk meredakan ketegangan dan mencari cara untuk menyelesaikan situasi secara damai," katanya, menurut laporan AFP.

Sebelumnya, Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, mengomentari pernyataan yang dibuat oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata pada hari Kamis (25/2). “Saya menganggap pernyataan Staf Umum sebagai upaya kudeta militer. Saya mengundang semua pendukung kami ke Republic Square sekarang. Saya akan segera berpidato tentang kehidupan bangsa, ” kata PM di Facebook yang dikutip kantor berita Armenia, Amen Press.

Petinggi militer Armenia menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Nikol Pashinyan dan kabinetnya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Armenia mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis, yang menyatakan ketidaksetujuan atas pemecatan oleh Pashinyan atas Tiran Khacharyan, Wakil Kepala Staf Umum Pertama.

Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Staf Umum, para deputinya, dan lebih dari 30 komandan militer, mengatakan bahwa "perdana menteri dan pemerintah tidak lagi dapat membuat keputusan yang masuk akal."

"Untuk waktu yang lama, Angkatan Bersenjata Armenia dengan sabar menoleransi" serangan "oleh pemerintah yang sedang berkuasa yang bertujuan untuk memfitnah angkatan bersenjata, tetapi semuanya ada batasnya.”

Staf umum menambahkan bahwa administrasi pemerintah yang "tidak efektif" dan "kesalahan serius dalam kebijakan luar negeri" telah menyebabkan negara di ambang kehancuran. “Tentara selalu bersama rakyat, sama seperti rakyat bersama tentara,” tambahnya.

Editor : Sabar Subekti