PGI Ingatkan Janji Jokowi Selesaikan Pelanggaran HAM Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, hari ini (31/07) mengingatkan presiden akan janjinya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua.

Sekretaris Umum PGI, Pdt Gomar Gultom, yang turut dalam pertemuan itu, mengatakan, masalah Papua termasuk salah satu hal yang disampaikan kepada presiden, disamping berbagai isu lainnya.

"Terkait dengan masalah Papua ini, seraya mensyukuri dan memuji kehadiran presiden yang telah berkali-kali ke Papua, PGI mengingatkan janji presiden untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di sana," kata Gomar, yang menuliskan laporannya tentang pertemuan tersebut lewat akun FB-nya.

Menurut Gomar, PGI menghargai upaya pembangunan infrastruktur dan percepatan geliat ekonomi di Papua yang pesat belakangan ini. "Namun sesuatu yang sesungguhnya sangat dinantikan oleh masyarakat Papua adalah penyelesaian pelanggaran HAM di waktu-waktu yang lampau dan penciptaan rasa aman penduduk berhubung dengan security approach yang masih menghantui penduduk," tutur dia. 

PGI. kata Gomar, mengingatkan agar pemerintah sebaiknya mengedepankan pendekatan kuktural.

Menjawab harapan PGI tersebut, kata Gomar, Presiden Jokowi menjanjikan akan terus mengedepankan pendekatan kultural. "Saya sudah ingatkan pimpinan militer untuk hal ini. Namun rupanya tidak mudah menanggalkan mind-set yang sudah puluhan tahun mengakar," demikian Gomar mengulang jawaban Jokowi. 

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan bahwa menyelesaikan permasalahan bangsa yang sangat kompleks membutuhkan kesabaran. "Kita tak mungkin menyelesaikan semuanya sekaligus. Dan saya juga tak bisa membuka front harus menghadapi semua pihak sekaligus," demikian penjelasan Jokowi dalam penuturan Gomar.

Lebih jauh, Jokowi menurut Gomar, tidak menampik bahwa pemerintahannya belum maksimal dalam memperjuangkan Papua yang bebas dari pelanggaran HAM.

Namun, ketidakmaksimalan itu, menurut Jokowi sebagaimana dituturkan kembali oleh Gomar dan dikutip oleh Kompas, terjadi karena pemerintah tengah fokus menggarap infrastruktur di Papua yang masih sangat tertinggal dengan wilayah lainnya.

Setelah infrastruktur beres, maka Jokowi berjanji akan memperjuangkan agar tak ada lagi pelanggaran HAM yang dialami warga Papua.

"Jadi pertama-tama prioritas memang ke pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur tanpa bermaksud mengabaikan itu, pada waktunya presiden akan selesaikan juga itu (masalah pelanggaran HAM)," kata Gomar.

Masukan PGI Sudah Sejak 2014

Masukan PGI soal Papua sebetulnya sudah pernah disampaikan pada tahun 2014. Pada bulan Desember tahun itu, seperti dilaporkan oleh situs resmi PGI, Presiden Jokowi menerima sejumlah pengurus PGI dalam rangka memberi pandangan dan masukan atas rencana kunjungan Presiden ke Papua dan untuk menghadiri acara Natal di Jayapura. Delegasi PGI dipimpin oleh Pdt. Dr. Bambang Wijaya (Ketua PGI) dan didampingi oleh Pdt. Krise Gosal (Wakil Sekum PGI) dan Novel Matindas (Ka. Biro Papua). sedangkan Ketua Umum PGI, Pdt Dr. Henriette Lebang, dan Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, tidak hadir karena telah berada di Jayapura, Papua, sejak 24 Desember untuk persiapan Natal Nasional.

Dalam pertemuan, delegasi PGI menyampaikan agar kedatangan presiden ke Papua tidak hanya bersifat seremonial belaka tetapi bisa menjadi “penyembuh” bagi luka-luka warga Papua, khususnya di Paniai.

PGI juga mengusulkan agar saat di Papua presiden lebih banyak mendengar langsung keluhan masyarakat dan meminta presiden mendorong terbentuknya KPP HAM untuk menyelidiki insiden Paniai.

Pada kesempatan itu PGI meminta agar presiden memberi perhatian khusus untuk persoalan di Papua yang telah berlangsung sangat lama dan mengakibatkan “luka yang mendalam” di antara orang Papua. 

PGI menyambut baik komitmen Presiden kala itu untuk mencari solusi yang komprehensif bagi persoalan kekerasan di Papua dan janji presiden untuk menyelidiki insiden di Paniai dimana adanya dugaan bahwa aparat TNI/Polri melakukan penembakan terhadap warga sipil.

PGI mencatat kala itu bahwa presiden berjanji untuk sering berkunjung ke Papua dan memberi perhatian dengan mendengar langsung aspirasi rakyat Papua. Presiden juga berjanji untuk mengubah pendekatan Pemerintah kepada rakyat Papua demi menciptakan kedamaian dan kesejahteraan orang Papua.

Sebaiknya Dimulai Sekarang

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, salah seorang penyusun Papua Road Map, menilai, sebaiknya Presiden Jokowi juga sudah harus memulai fokus kepada penyelesaian HAM selain memusatkan pembangunan infrastruktur.

"Pada awalnya, kebijakan Presiden Jokowi mengarah pada fokus HAM dan dialog terbuka. Proses ini menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur sosial untuk mengimbangi pembangunan fisik. Sektor prioritas dalam UU No 21 tetap penting ditingkatkan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memperhatikan perbaikan HAM dalam konteks luas," kata Adriana kepada satuharapan.com.

Adriana berpendapat masalah Papua tidak tunggal bahkan saling terkait. Dalam Papua Road Map, kata dia, akar masalah dan solusi konflik Papua, sudah dijelaskan, termasuk perlunya dialog. Dengan demikian, kata dia, solusinya harus simulatan.

"Sebagai contoh, pembangunan  fisik jalan sudah terbangun tetapi kalau daya beli masyarakat asli tidak ditingkatkan, mereka tidak bisa menikmati hasil pembangunan fisik," kata Adriana.

Editor : Eben E. Siadari